Muslim India Makin Dekat Jadi Warga Negara Kelas Dua
India mengambil langkah besar menuju marginalisasi resmi umat Islam pada hari Selasa ketika Parlemen mengeluarkan RUU yang akan mengatur tes atau pemeriksaan agama bagi para migran yang ingin menjadi warga negara, memperkuat agenda nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi.
India mengambil langkah besar menuju marginalisasi resmi umat Islam pada hari Selasa ketika Parlemen mengeluarkan RUU yang akan mengatur tes atau pemeriksaan agama bagi para migran yang ingin menjadi warga negara, memperkuat agenda nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi.
Langkah itu akan memberi para migran dari semua agama besar Asia Selatan jalan yang mulus mendapatkan status kewarganegaraan India - kecuali Islam. Ini adalah langkah paling signifikan yang belum mengubah secara mendalam sifat sekuler India yang diabadikan oleh para pendiri negara ketika memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947.
RUU itu disahkan di majelis rendah, Lok Sabha, menjelang dini hari, setelah beberapa jam perdebatan. Hasil pemungutan suara adalah 311 yang setuju dan 80 tidak setuju. Langkah itu sekarang bergerak ke majelis tinggi, Rajya Sabha, di mana Modi memiliki cukup sekutu, yang diprediksi para analis akan diketok segera menjadi undang-undang.
Muslim India sangat gelisah. Mereka memandang langkah baru itu, yang disebut RUU Amendemen Kewarganegaraan, sebagai langkah pertama oleh partai yang memerintah untuk menjadikan 200 juta Muslim India warga kelas dua, salah satu populasi Muslim terbesar di dunia, dan membuat banyak dari mereka tanpa kewarganegaraan.
Undang-undang tersebut berjalan seiring dengan program yang diperdebatkan yang dimulai di negara bagian Assam di timur laut tahun ini, di mana 33 juta penduduk negara itu harus membuktikan, dengan bukti dokumenter, bahwa mereka atau leluhur mereka adalah warga negara India. Sekitar 2 juta orang - banyak dari mereka adalah Muslim, dan banyak dari mereka adalah penduduk seumur hidup India - dihapus dari daftar kewarganegaraan negara bagian setelah tes tersebut.
Saat ini, partai berkuasa Bharatiya Janata atau BJP berharap untuk memperluas tes kewarganegaraan semacam itu ke negara bagian lain. Dan undang-undang baru akan menjadi prinsip panduan bagi warga yang ingin disebut orang India.
Ideologi Modi dan partainya memandang India sebagai negara Hindu. Dan sejak kemenangan kembali BJP pada Mei lalu, pemerintahan Modi merayakan kemenangan nasionalis Hindu, yang menjadi pukulan keras demoralisasi umat Islam
Dengan undang-undang kewarganegaraan yang baru, BJP mengatakan mereka hanya berusaha melindungi umat Hindu, Buddha, dan Kristen yang dianiaya (dan anggota dari beberapa agama kecil) yang bermigrasi dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Pakistan atau Afghanistan.
Tetapi undang-undang itu juga akan mudah memenjarakan dan mendeportasi penduduk Muslim, bahkan mereka yang keluarganya telah berada di India selama beberapa generasi, jika mereka tidak dapat menunjukkan bukti kewarganegaraan.
Di bawah kepemimpinan Modi, sentimen anti-Muslim telah menjadi semakin lumrah. Intimidasi dan serangan terhadap komunitas Muslim telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Anggota parlemen dari BJP tidak menyesali posisi pro-Hindu mereka.
"Ada negara-negara Muslim, ada negara-negara Yahudi, semua orang memiliki identitas mereka sendiri. Dan kita adalah satu miliar lebih, kan? Kita harus memiliki satu identitas," kata Ravi Kishan, pendukung utama legislasi kewarganegaraan, dilansir dari The New York Times, Rabu (11/12).
Ketika ditanya apakah pihaknya berupaya mengubah India menjadi negara Hindu, dia tertawa.
"India selalu menjadi negara Hindu," katanya.
“Orang-orang Muslim juga Hindu.” (Ini adalah kepercayaan nasionalis Hindu yang lumrah: bahwa Muslim India adalah orang Hindu yang masuk Islam, meskipun Islam telah ada di India sejak ratusan tahun yang lalu.)
Orang-orang membicarakan mogok massal dan boikot di sekolah dan pasar. Pada hari Senin, warga menggantung patung Modi dan tangan kanannya, Menteri Dalam Negeri, Amit Shah.
Oposisi Menentang
Bahkan sebelum anggota dewan di Lok Sabha melakukan voting, sejumlah unjuk rasa pecah memprotes RUU tersebut.
Di Assam, tempat program tes kewarganegaraan dimulai musim panas lalu, ribuan orang turun ke jalan, mengangkat plakat dan obor dan meneriakkan penolakan mereka terhadap RUU tersebut.
Para pemimpin partai oposisi Kongres Nasional India memandang RUU itu membahayakan demokrasi India. Setelah India merdeka, para pendirinya, Mohandas K. Gandhi dan Jawaharlal Nehru, membuat keputusan jelas: Meskipun negara itu 80 persen Hindu, negara itu tidak akan menjadi negara Hindu. Minoritas, terutama Muslim, akan diperlakukan sama.
Rahul Gandhi, pemimpin partai dan cicit dari Nehru, mengatakan, "India adalah milik semua orang - semua komunitas, semua agama, semua budaya."
Shashi Tharoor, pemimpin partai lainnya, menyebut RUU itu sebagai "penghinaan atas ideologi India. "
Beberapa kritikus Modi meyakini RUU ini untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah mendesak lainnya: ekonomi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, ekonomi India melambat secara signifikan. Industri besar seperti manufaktur mobil dan sepeda motor mengalami penjualan yang merosot.
"Ekonomi hancur berantakan," kata Aman Wadud, seorang pengacara hak asasi manusia di Assam.
RUU itu, katanya, adalah "satu-satunya masalah yang tersisa untuk mempolarisasi negara dan mengalihkan perhatian orang."
Cegah Perlawanan
Tes kewarganegaraan di Assam menjadi momentum baru RUU tersebut. Gelombang migrasi di Assam telah terjadi selama bertahun-tahun. Sebagian besar dari warga yang diperiksa kewarganegaraannya adalah migran, baik Hindu maupun Muslim, dari negara tetangga Bangladesh.
Amit Shah berjanji melindungi orang-orang Hindu dan non-Muslim lainnya. Dia menyebut migran ilegal dari Bangladesh sebagai "rayap," dan bersama dengan pernyataannya yang lain menjelaskan bahwa Muslim adalah sasarannya. Shah juga telah berjanji mewajibkan tes kewarganegaraan di seluruh negara bagian.
RUU kewarganegaraan adalah bagian dari kampanye untuk mengidentifikasi dan mendeportasi Muslim yang telah tinggal di India selama bertahun-tahun, kata kritikus RUU tersebut. Ia menjabarkan jalur menuju kewarganegaraan India bagi para migran dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka telah berada di India setidaknya selama lima tahun dan merujuk pada agama-agama tertentu.
Untuk mengatasi perlawanan dari para politikus di Assam, yang tidak ingin pendatang Hindu atau Muslim mengambil tanah mereka, versi baru RUU itu mengatur perlindungan khusus untuk wilayah-wilayah yang didominasi penduduk asli.
Warga Muslim Terancam Terusir
Pendukung Modi menggunakan logika tertentu ketika membela RUU itu mengecualikan Muslim. Mereka mengatakan Muslim tidak dianiaya di Pakistan, Bangladesh atau Afghanistan. Mereka juga mengatakan ketika India dan Pakistan diberikan kemerdekaan pada tahun 1947, Inggris menjadikan Pakistan sebagai surga bagi Muslim, sementara India tetap mayoritas Hindu. Bagi mereka, perpanjangan dari proses itu adalah meminta migran Muslim ilegal untuk meninggalkan India dan mencari perlindungan di negara tetangga, terutama negara-negara Muslim.
Pasal 25 Konstitusi India mengatakan, "Semua orang sama-sama berhak atas kebebasan dan hak bebas untuk mengaku, mempraktikkan dan menyebarkan agama." Mengingat bahwa, banyak penentang RUU itu mengatakan undang-undang kewarganegaraan jelas tidak konstitusional. Tetapi kaum nasionalis Hindu juga punya jawaban untuk itu.
"Kami tidak berbicara tentang warga," kata Ramesh Shinde, juru bicara Hindu Janajagruti Samiti, sebuah organisasi Hindu yang dianggap sebagai kelompok sayap kanan.
"Kami berbicara tentang migran."
Kedua belah pihak sepakat pada satu hal: RUU itu bisa memiliki konsekuensi besar.
Pemerintah India berlomba membangun jaringan penjara yang sangat besar untuk menampung ribuan migran. Jika undang-undang imigrasi diterapkan secara selektif, para migran Hindu yang terjaring dalam penggerebekan dapat dibebaskan dan diizinkan untuk mengajukan kewarganegaraan, sementara para migran Muslim malah dapat dikirim ke kamp-kamp penahanan, kata para penentang.
"Di setiap negara bagian, Muslim berlarian mencari koran," kata Wadud, pengacara hak asasi manusia di Assam. "Lingkungan yang penuh ketakutan telah diciptakan."
Kishan mengatakan selanjutnya dia akan mendorong perubahan nama India menjadi Bharat, berasal dari bahasa Hindi yang berarti India. Tetapi dia mengaku bukan anti-Muslim, dan Muslim yang tinggal di India secara legal tidak perlu takut.
"Bagaimana saya bisa menjadi anti-Muslim? Staf saya di Mumbai adalah Muslim," ujarnya.
"Orang-orang Hindu dan Muslim di India seperti ini," katanya, menyatukan jari-jarinya. "Tapi," tambahnya dengan senyum lebar, "Saya cinta orang Hindu."