Militer Mesir gembosi kekuasaan presiden

Dewan militer telah menunjuk seratus orang buat menyusun konstitusi baru.

Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir (SCAF) menerbitkan dekrit tadi malam, beberapa jam sebelum pemilihan umum ditutup. Isinya memberi mereka kekuasaan eksekutif dan legislatif sehingga wewenang presiden terpangkas.

BBC melaporkan, Senin (18/6), SCAF baru mengumumkan sebagian isi dekrit bernama 'Penyesuaian Konstitusi' itu di Ibu Kota Kairo. Beberapa isinya adalah kewenangan dewan jenderal menyusun undang-undang dan mengelola anggaran negara. Presiden juga tidak boleh mengumumkan perang sebelum mendapat izin dari militer.

Pihak tentara menilai tindakan mereka benar. "SCAF memiliki landasan hukum mengeluarkan dekrit ini hingga parlemen baru terbentuk kembali," tulis pihak junta dalam pernyataan pers tadi malam.

Beleid ini diperkirakan mengganjal Muhammad Mursi dari kubu Islam yang sementara unggul di pemilihan presiden. Penghitungan suara masih berlangsung sejak tadi malam, namun suara Mursi sudah jauh meninggalkan penantangnya, Ahmad Safiq.
 
Tiga hari lalu, Mahkamah Konstitusi Mesir menyatakan sepertiga kursi di parlemen tidak sah. Ketua Majelis Hakim Faruk Sultan menyatakan parlemen harus dibubarkan karena pemilihan umum akhir tahun lalu tidak sah. "Mahkamah Konstitusi memandang proses pemilihan parlemen lalu melanggar konstitusi, sehingga parlemen saat ini tidak punya dasar hukum, " ujar dia.

Konsekuensi putusan ini adalah keharusan mengulang pemilihan parlemen. Pembubaran parlemen ini merugikan koalisi Islam Ikhwanul Muslimin dan Salafi yang menguasai sepertiga kursi.

Tentara sudah menyiapkan 100 orang untuk menyusun undang-undang baru sebelum pemilihan parlemen digelar lagi. "Mereka akan bertugas agar konstitusi selesai dibahas, sehingga ada dasar buat menggelar pemilihan umum," tulis SCAF.

Pihak Ikhwanul Muslimin sebagai mayoritas parlemen mengecam keputusan militer itu. Lewat akun Twitter resmi, mereka menilai dekrit ini terang-terangan melanggar hukum.
               (mdk/fas)