Menteri keuangan Malaysia sebut Najib harus bertangung jawab atas kasus korupsi 1MDB

Menteri keuangan Malaysia sebut Najib harus bertangung jawab atas kasus korupsi 1MDB. Dia juga menggambarkan dana itu sebagai satu-satunya kebijakan dana bailout terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Malaysia.

Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng, mengatakan mantan Perdana Menteri Najib Razak harus bertanggung jawab atas dugaan skandal megakorupsi 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB beserta kerugiannya yang bernilai miliaran ringgit.

Dalam rilis media yang berjudul "Najib Razak harus bertanggung jawab atas skandal korupsi 1MDB", Lim Guan Eng memberikan rincian pembayaran dana talangan (bailout) senilai 6,98 miliar ringgit Malaysia yang telah dilakukan oleh kementeriannya dengan mengatasnamakan 1MDB sejak April 2017 hingga kini.

Lim Guan Eng juga menggambarkan dana itu sebagai satu-satunya kebijakan dana bailout terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Malaysia. Demikian seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin (28/5).

Di sisi lain, Najib Razak, dalam unggahan Facebook berpendapat bahwa Lim Guan Eng telah mengutarakan kekeliruan seputar dana bailout 1MDB tersebut.

Sebagai tanggapan, Lim menjelaskan, "Pada dasarnya, Najib berpendapat bahwa 1MDB telah mengalihkan semua aset real estatnya termasuk Tun Razak Exchange (TRX) dan Bandar Malaysia ke Kementerian Keuangan seperti yang direkomendasikan oleh Komite Akun Publik (PAC)."

"Oleh karena itu, dia keliru jika mengklaim pembayaran itu ditafsirkan sebagai 'kompensasi' untuk 1MDB."

Lim Guan Eng melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertama, pengalihan aset-aset itu bukan "transaksi jual beli".

"PAC telah menemukan bahwa 1MDB tidak memiliki sarana keuangan, atau kemampuan untuk mengembangkan, atau bahkan menjual bidang tanah properti itu," katanya.

"Oleh karenanya, Kemenkeu perlu mengambil alih proyek-proyek itu untuk memastikan kelangsungan hidup mereka."

Dia mengatakan bahwa paket properti dan bidang tanah itu awalnya telah dijual oleh pemerintah kepada 1MDB dengan harga "bargain basement" antara 2010 dan 2012.

"Mengapa Kemenkeu harus mengompensasi 1MDB hingga puluhan miliar ringgit seperti yang ditegaskan oleh Najib Razak, ketika 1MDB hampir tidak melakukan pengembangan apa pun?," dia beretorika.

TRX terikat dengan pinjaman sebesar 800 juta ringgit dengan jatuh tempo pada 2020. Sementara itu, Bandar Malaysia terikat dengan 2,4 miliar ringgit sukuk (pinjaman syariah) yang akan dibayar mulai 2021 hingga 2024, kata Lim.

Pinjaman itu tidak digunakan untuk "tujuan yang dimaksudkan, yaitu mereka tidak digunakan untuk pengembangan proyek-proyek yang seharusnya," kata Lim, merujuk laporan pada 1MDB oleh Oditur Jenderal Malaysia.

Hal itu mengindikasikan bahwa dana-dana tersebut dicurangi atau dikorupsi oleh sejumlah pihak.

"Oleh karena itu, jika ada, Kemenkeu harus mengklaim kompensasi dari 1MDB untuk juga mengasumsikan kewajiban ini, bukan sebaliknya."

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com