Mahkamah Konstitusi Thailand sebut pemilu Februari tidak sah

Dengan suara enam berbanding tiga, Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan pemilu tersebut telah melanggar konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Thailand hari ini membatalkan pemilihan umum pada Februari yang diganggu oleh akis unjuk rasa, sehingga semakin memperlambat pembentukan pemerintahan baru, setelah unjuk rasa jalanan selama berbulan-bulan untuk menjatuhkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

Dengan suara enam berbanding tiga, mahkamah memutuskan pemilu tersebut telah melanggar konstitusi, sebab pemungutan suara tidak dilakukan di 28 distrik di selatan Thailand di mana kandidat tidak bisa mendaftar akibat blokade dilakukan para pengunjuk rasa antipemerintah, seperti dilansir kantor berita Reuters, Jumat (21/3).

"Pemilu 2 Februari tidak bisa dilakukan serentak di seluruh negeri," kata mahkamah dalam pernyataannya.

Belum jelas apakah pemilu ulang akan digelar. Anggota Komisi Pemilihan Umum, Somchai Srisutthiyakorn, mengatakan Thailand mempunyai dua opsi untuk menyelenggarakan pemungutan suara baru.

"Komisi bisa membicarakan dengan pemerintah mengenai pengeluaran dekrit baru untuk tanggal pemilu yang baru atau kami akan menanyakan kepada semua pemimpin partai politik untuk memutuskan bersama kapan waktu terbaik untuk menggelar pemilu baru," ujar dia.

Namun, para pengunjuk rasa mengancam akan mengusik kembali jika pemilu baru dilakukan.

"Jika mahkamah membatalkan hasil pemilu, jangan pernah bermimpi akan ada pemilu lagi. Jika tanggal pemilu baru diumumkan, kami akan urus semua provinsi dan pemilu akan gagal lagi," ucap pemimpin unjuk rasa, Suthep Thaugsuban, kemarin.

Gelombang unjuk rasa tersebut merupakan episode terakhir dalam krisis sepanjang delapan tahun yang menghadapkan kelompok kelas menengah Bangkok melawan pendukung Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan saudara laki-lakinya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan militer pada 2006. Thaksin saat ini tinggal dalam pengasingan untuk menghindari hukuman penjara atas dakwaan korupsi.

Unjuk rasa yang sudah memasuki bulan kelima, telah menutup kantor-kantor pemerintah dan memblokade jalan-jalan utama di Bangkok dalam upaya menggulingkan Yingluck. Sebanyak 23 orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam aksi kekerasan.