Langgar wewenang, parlemen Rumania berhentikan Presiden Basescu

Penandatanganan bantuan ekonomi buat Rumania terhambat konflik antara Basescu dan PM Victor Ponta.

Parlemen Rumania sepakat memberhentikan Presiden Traian Basescu selama 30 hari. Langkah itu diambil lantaran dia dianggap telah melanggar batas kewenangan sebagai pemimpin negara dengan ikut campur dan mengganggu tata tertib proses administrasi dan hukum negara.

Dilansir dari BBC, Sabtu (7/7), parlemen Rumania sepakat mengambil keputusan itu setelah melewati proses pengambilan suara Jumat lalu. Lebih dari setengah 432 anggota dewan perwakilan rakyat setuju agar Basescu diberhentikan. Tetapi pemakzulan baru berlaku jika disetujui dalam jajak pendapat.

Basescu sudah menjabat presiden sejak 2004 dan baru-baru ini terlibat perselisihan dengan Perdana Menteri Victor Ponta. Juru bicara senat dari partai USL, Cirin Antonescu, naik jabatan setelah ditunjuk menjadi presiden pengganti.

Konflik politik berlarut-larut antara Ponta dan Basescu menyebabkan penandatanganan Rumania buat menerima bantuan ekonomi dari Lembaga Bantuan Moneter Internasional (IMF) terlunta-lunta. Padahal, persetujuan kedua pihak sudah mencapai tingkat akhir.

Atas dasar itu Basescu menuding Ponta telah melanggar tatanan hukum negara Rumania. Selain perang urat syaraf dengan presiden, sang perdana menteri ternyata dibelit masalah lantaran dituduh menjiplak hasil karya ilmiah demi lulus kuliah.

Uni Eropa menganggap ada ketimpangan dalam penerapan konstitusi di Rumania. Hal itu mendasari para anggota parlemen melakukan pemungutan suara. "Penerapan konstitusi yang baik, proses keseimbangan dalam demokrasi, serta lembaga hukum terbuka menjadi dasar pijakan bagi praktek demokrasi Eropa dan tidak bisa ditawar lagi buat membangun kepercayaan di antara sesama anggota Uni Eropa," kata salah satu juru bicara komisi parlemen Rumania yang tidak disebutkan namanya.

Selain konflik pada tingkat pimpinan negara, baru-baru ini koalisi partai berkuasa Rumania, USL, juga mencopot dua juru bicara parlemen, ketua ombudsman, dan mengancam bakal menggeser posisi ketua mahkamah konstitusi negara itu.