Kim Jong-un Desak Pejabat Korut Tidak Minta Perlakuan Istimewa di Saat Krisis Ekonomi

Ekonomi Korea Utara terpukul oleh sanksi selama bertahun-tahun atas program nuklir dan senjatanya. Selain itu hujan lebat serta banjir yang juga memakan korban.

2021-10-11 17:41:40

Korea Utara

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mendesak para pejabat untuk fokus pada peningkatan kehidupan warga dalam menghadapi situasi ekonomi yang "suram". Demikian dilaporkan media pemerintah hari ini.

Untuk merayakan ulang tahun ke-76 berdirinya Partai Buruh Korea hari Minggu, Kim berpidato di depan para pejabat, jelas kantor berita KCNA, seperti dilansir laman Reuters, Senin (11/10).

Pertunjukan seni, gala, dan pertunjukan kembang api diadakan di Pyongyang, namun tidak ada parade militer besar, yang terkadang diadakan pada kesempatan seperti itu.

Ekonomi Korea Utara terpukul oleh sanksi selama bertahun-tahun atas program nuklir dan senjatanya. Selain itu hujan lebat serta banjir yang juga memakan korban.

Warga Korut kian rentan berisiko kelaparan setelah negara itu mengisolasi diri selama pandemi Covid-19. Situasi kemanusiaan yang memburuk dapat berubah menjadi krisis, kata seorang penyelidik hak asasi manusia dalam laporan yang dilihat oleh Reuters pekan lalu.

Korea Utara menghadapi "tugas besar untuk menyesuaikan dan mengembangkan ekonomi negara" dan mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan dalam pertemuan partai dan pemerintah baru-baru ini, kata Kim dalam pidato yang sebagian besar berfokus pada masalah partai.

"Satu-satunya cara untuk mendorong terlaksananya tugas-tugas penting di tengah situasi krisis adalah seluruh Partai bersatu," tambahnya.

Pejabat seharusnya tidak mengharapkan hak istimewa dan perlakuan istimewa, dan "harus selalu mempertimbangkan apakah pekerjaan mereka melanggar kepentingan rakyat atau menimbulkan masalah bagi rakyat," jelas Kim.

Departemen Luar Negeri AS pada hari Kamis menuduh pemerintah Kim bertanggung jawab atas situasi kemanusiaan di negara itu.

"Rezim Korut terus mengeksploitasi warganya sendiri, melanggar hak asasi mereka, untuk mengalihkan sumber daya dari rakyat negara itu untuk membangun (senjata pemusnah massal) dan program rudal balistik yang melanggar hukum," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ned Price dalam jumpa pers di Washington. Amerika Serikat kata Price, mendukung upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Korea Utara.

Reporter magang: Ramel Maulynda Rachma

(mdk/pan)