Kim Jong-un dapat jabatan baru, rangkap 4 posisi di pemerintahan

Jarang yang tahu, sang pemimpin Korut bukanlah presiden. Lantas apa sih jabatan resmi diktator muda itu?

2016-06-30 08:23:00

Kim Jong-un

Pemimpin absolut Korea Utara adalah Kim Jong-un, mayoritas warga dunia tentu mengetahuinya. Namun adakah yang tahu, sebetulnya apa jabatan resmi diktator berusia 33 tahun itu di pemerintahan?

Perlu diingat, Presiden 'Abadi' Korut sesuai konstitusi adalah Kim Il-sung, kakek Kim Jong-un. Artinya, sang penerus trah Kim itu tidak akan pernah menjabat sebagai presiden.

Berdasarkan laporan Channel News Asia, Kim Jong-un selama ini merangkap tiga jabatan. Pada Rabu (2/6) lalu, Parlemen Korut memberinya satu posisi baru sebagai Kepala Komite Urusan Dalam Negeri. Wewenang lembaga baru ini belum jelas.

Satu hal yang pasti, gelar bagi Kim Jong-un semakin bertambah. Dia adalah Kepala Partai Pekerja Korut, Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korut, serta Panglima Besar Angkatan Perang Rakyat Korea Utara. Di luar gelar yang melekat karena tugasnya di pemerintahan, putra mendiang Kim Jong-il ini punya panggilan resmi 'Yang Terhormat Kamerad Kim Jong-un.'

Kim Jong-un menggelar pertemuan bersama parlemen kemarin terkait pembentukan Komite Urusan Dalam Negeri. Dengan demikian, tahun ini termasuk langka dalam sejarah Korut, karena sang pemimpin tertinggi hadir sekaligus rapat di parlemen beberapa kali. Biasanya pemimpin Korut cuma datang sekali setahun untuk mengesahkan anggaran negara secara seremonial.

Pada Mei lalu, Partai Pekerja Korut menggelar kongres di Ibu Kota Pyongyang untuk pertama kalinya setelah 23 tahun vakum. Dalam kesempatan itu, Kim Jong-un menyampaikan pidato rencana pembangunan lima tahun.

Sepanjang tahun ini, Rezim Kim Jong-un membuat pusing negara-negara tetangganya. Korut berulang kali menggelar uji coba peledakan bom nuklir serta meluncurkan roket lintas benua.

Insiden terakhir tercatat pada 22 Juni lalu, ketika Korut menjajal dua roket Musudan yang bisa menjangkau Jepang dan China. Akibat ambisi nuklirnya, PBB sudah menjatuhkan sanksi keras terhadap sektor perdagangan dan jasa Korut. Rekening bank luar negeri yang terkait pemerintahan paling tertutup sedunia itu juga sudah dibekukan.

(mdk/ard)