Ketua Kelompok Etnis Myanmar: Junta Militer Tak Punya Hati Untuk Kemanusiaan

Kekerasan terus berlanjut di Myanmar di mana lebih dari 700 warga sipil dibunuh sejak kudeta militer 1 Februari.

2021-04-21 12:09:00

Kudeta Militer Myanmar

Kekerasan terus berlanjut di Myanmar di mana lebih dari 700 warga sipil dibunuh sejak kudeta militer 1 Februari. Gerakan unjuk rasa massal berkembangkan menjadi front politik di mana penentang junta militer mengumumkan pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional pada Jumat, menyertakan anggota kabinet pemerintahan sipil yang digulingkan dan perwakilan kelompok etnis minoritas serta sekutu lainnya.

Persatuan Nasional Karen di wilayah timur Myanmar, yang berbatasan dengan Thailand, telah menawarkan penampungan untuk para pengunjuk rasa yang melarikan diri ke wilayah yang mereka kendalikan.

Ketua Organisasi Pertahanan Nasional Karen, Mayor Jenderal Nerdah Mya, kepada France 24 menyampaikan perkembangan di Myanmar.

Pemimpin Tentara Pembebasan Nasional Karen ini, yang merupakan kelompok gerilyawan tertua yang masih berjuang di Myanmar, menjelaskan situasi di negara itu, menyebutnya “sangat kritis”. Dia juga menyerukan komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan untuk mengakhiri pembunuhan.

Dia menekankan, rakyat Myanmar tidak akan menyerah untuk berjuang dan membahas upaya untuk berkoordinasi dengan kelompok etnis lainnya dan pasukan demokratik untuk mengakhiri rezim militer.

“Kami telah berjuang demi penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan dan sebuah negara otonomi untuk rakyat selama bertahun-tahun. Telah lebih dari 17 tahun,” ujarnya, dikutip dari laman France 24, Rabu (21/4).

“Dan kami juga bekerja sama dengan kelompok etnis lainnya yang memiliki tujuan dan target yang sama seperti kami,” lanjutnya.

“Kami bergandengan tangan dan berjuang melawan rezim militer saat ini. Mereka sangat kejam. Mereka tidak punya hati untuk kemanusiaan.”

(mdk/pan)