Ketika Trump menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri

Ketika Trump menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri. Pekan lalu Trump membuktikan janji kampanyenya dengan menandatangani surat keputusan yang melarang warga dari tujuh negara muslim masuk ke AS. Empat negara bagian AS yakni, Washington, New York, Virginia, dan Massachusetts menuntut Trump atas kebijakan itu.

2017-02-02 06:06:00

Donald Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu membuktikan janji kampanyenya untuk melarang muslim masuk ke AS dengan menandatangani surat keputusan yang memberlakukan kebijakan kontroverisal itu.

Dilansir dari koran The Independent, Rabu (25/1), Trump memperketat akses imigran, pengungsi dan beberapa pemegang visa dari Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman. Ketujuh negara itu mayoritas penduduknya beragama Islam.

Namun Trump membantah kebijakannya itu disebut sebagai larangan bagi muslim ke AS.

"Amerika adalah negara yang bangga karena para imigran dan kita akan terus menunjukkan kasih saya kepada mereka yang tertindas, tapi kita akan melakukan itu sembari melindungi warga dan perbatasan kita," ujar Trump dalam pernyataannya, seperti dilansir the Hill, Senin (30/1).

Pelantikan Donald Trump ©Reuters

"Kita akan menjaganya tetap aman, seperti yang sudah diketahui oleh media tapi mereka menolak memberitakannya."

Trump menuturkan kebijakannya sama dengan yang dilakukan Presiden Barack Obama pada 2011 ketika dia melarang visa bagi para pengungsi asal Irak selama enam bulan.

"Yang jelas, ini bukan larangan bagi muslim, seperti yang salah diberitakan oleh media. Ini bukan soal agama, ini soal teror dan menjaga agar negara kita aman," kata dia.

"Masih ada 40 negara lain di dunia yang mayoritas warganya muslim tapi tidak termasuk dalam aturan ini," jelas Trump.

Dalam surat keputusannya pria 70 tahun itu melarang warga dari tujuh negara muslim tersebut selama 90 hari untuk masuk ke Amerika Serikat. Keputusan itu juga termasuk penundaan selama 120 hari untuk para pengungsi dan penangguhan tanpa batas waktu bagi pengungsi dari Suriah.

Kebijakan Trump itu sontak disambut beragam reaksi di AS dan berbagai belahan dunia. Sejumlah demo menentang kebijakan itu terjadi di beberapa lokasi di AS.

Aksi protes Donald Trump ©REUTERS

Bahkan empat negara bagian yakni Washington, New York, Virginia, dan Massachusetts, mengajukan tuntutan hukum menentang kebijakan imigrasi tersebut. Mereka menyebut larangan imigrasi bagi tujuh negara itu melanggar konstitusi Amerika.

"Ini adalah pelanggaran terhadap konstitusi," ujar Jaksa Agung Massachusetts Maura Healey dalam jumpa pers di Boston, seperti dilansir koran the Independent, Rabu (1/2). "Larangan ini bentuk diskriminasi terhadap rakyat atas agama mereka dan dari mana mereka berasal."

Jaksa Agung New York dan Virginia menyatakan mereka punya pandangan serupa seperti dikemukakan Maura Healey.

"Saat ini ada siswa di kampus dan universitas kami yang tidak bisa kembali ke Virginia," kata Jaksa Agung Virginia Mark Herring.

Eric Schneiderman, jaksa agung New York menyatakan kebijakan Trump itu 'inkonstitusional, tidak sah, dan bukan Amerika'.

Kepala kejaksaan Washington Bob Ferguson menyebut kebijakan Trump telah memisahkan keluarga di Washington, mengganggu kenyamanan penduduk kota, merusak ekonomi, dan menyakiti banyak perusahaan yang berkantor di ibu kota, serta membuat kota ini tidak lagi ramah terhadap imigran dan pengungsi.

Larangan masuknya para pengungsi dari negara-negara mayoritas Islam ini juga dinilai dapat dijadikan bahan propaganda oleh kelompok Negara Islam Irak dan Syam (ISIS).

"Larangan itu dapat dijadikan alat cukup baik oleh ISIS untuk merekrut anggota baru," kata Profesor dan Direktur Program Kebijakan Publik di Sekolah Bloustein, Universitas Rutgers, Stuart Shapiro, seperti dilansir dari laman USA Today, Senin (30/1).

Seorang pengamat kebijakan pemerintah, Rutgers Shapiro juga menyayangkan perintah eksekutif dibuat Trump tersebut.

"Dengan memberlakukan perintah tersebut, berpikir hal itu dapat mengurangi serangan teroris, justru malah membuat risiko itu meningkat," kata Shapiro.

Beberapa pengamat lain juga menyatakan pendapat serupa. Michelle Benson, seorang profesor ilmu politik di University Buffalo mengatakan, perintah eksekutif akan memunculkan dialog anti-Amerika antara ISIS dan orang yang terkena dampak larangan tersebut.

Seperti kata pepatah, apa yang dilakukan Trump dengan kebijakan imigrasi ini ibarat menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri.

(mdk/pan)