Kemlu: Pemerintah Inggris tidak dukung Papua Merdeka

Pemerintah RI menganggap acara parlemen Papua Barat di London hanyalah agenda individu

Inggris menjadi tuan rumah dari Pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP). Dalam pertemuan ini, beberapa petinggi dari Negara Pasifik ikut hadir.

Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan pertemuan tersebut bukanlah pertemuan parlemen dunia. Juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir menyebutkan, pertemuan tersebur dilakukan oleh anggota Parlemen Inggris secara individu.

"Yang kita ketahui adalah kemarin ikut serta dalam melaksanakan pertemuan itu, yaitu anggota Parlemen Inggris secara individu, yang saya bilang merupakan back benchers atau anggota parlemen yang tidak terhitung dan tidak penting," kata pria akrab disapa Tata ini, di Jakarta, Rabu (4/5).

Tata menyebutkan, pertemuan tersebut bukan pertemuan besar dan hal ini dimanfaatkan oleh kelompok Benny Wenda untuk mencari publikasi. "Bicara di situ, disebutkan ada PM Tonga, nah itu kebetulan PM Tonga sedang melakukan kunjungan ke Inggris," lanjut dia.

Tata yang sekaligus menjabat Kepala Badan Administrasi Menteri (BAM) meyakini agenda IPWP bukanlah posisi resmi pemerintah Inggris. "Mereka bahkan sama sekali tidak mendukung gerakan yang dilakukan Benny Wenda," tegasnya.

Pertemuan IPWP digelar di London pada 3 Mei lalu. Tak hanya dihadiri Perdana Menteri Tonga Akisili Pohiva, Menteri Urusan Tanah Vanuatu Ralph Regenvanu juga hadir.

"Pertemuan ini membahas iklim politik seputar Papua Barat yang telah berubah secara signifikan selama setahun terakhir," ujar Regevanu.

IPWP merupakan organisasi yang didirikan pada 2008 oleh aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan beberapa anggota parlemen Vanuatu, Inggris ,dan Papua Nugini.‎