Kedubes Iran Ungkap Kronologi Demonstrasi Besar, Singgung Peran AS dan Israel
Iran mengungkapkan dukungannya terhadap protes yang berlangsung secara damai, tetapi saat ini situasi telah terpengaruh oleh tindakan kekerasan.
Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia telah mengeluarkan pernyataan terkait dengan demonstrasi yang terjadi di Iran, bertujuan untuk memberikan klarifikasi kepada publik.
"Pada hari Minggu, 28 Desember 2025, seiring dengan fluktuasi nilai tukar, telah terjadi unjuk rasa yang melibatkan serikat pekerja serta pelaku ekonomi yang terdiri dari berbagai pengusaha dan pedagang di Teheran. Unjuk rasa ini diadakan untuk mengekspresikan keprihatinan mengenai dampak negatif dari fluktuasi mata uang terhadap kegiatan bisnis dan daya beli masyarakat.
Tuntutan utama mereka adalah untuk mengembalikan stabilitas pasar serta menerapkan langkah-langkah ekonomi yang efektif. Sejak awal, unjuk rasa ini bersifat umum dan berlangsung damai, berfokus pada serikat pekerja dan tuntutan yang diajukan. Para pengunjuk rasa berupaya menyampaikan aspirasi mereka dengan tenang tanpa mengganggu ketertiban umum," jelas pernyataan Kedubes Iran yang diterima Liputan6.com, Rabu (14/1/2026).
"Republik Islam Iran berkomitmen untuk menghormati hukum dan praktik hak kebebasan berekspresi serta hak untuk berunjuk rasa secara damai, dan mengakui hak-hak tersebut dalam kerangka konstitusi serta komitmen internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)."
Semua otoritas dan lembaga terkait telah memperhatikan tuntutan yang disampaikan secara damai dan sah oleh warga Iran, serta memanfaatkan kapasitas yang ada untuk menangani dan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Dalam konteks ini, tidak ada tindakan yang diambil terhadap para pengunjuk rasa yang berunjuk rasa secara damai.
"Pada saat yang sama, Republik Islam Iran menekankan perlunya membedakan secara jelas antara protes damai yang sah dan tindakan kekerasan terorganisir yang dapat mengganggu ketertiban umum. Sayangnya, berdasarkan dokumentasi yang ada, dalam beberapa kasus, unjuk rasa damai telah disalahgunakan secara sengaja oleh sekelompok kecil elemen kekerasan yang terafiliasi dengan gerakan yang didorong dari luar, yang menyebabkan kerusakan pada properti publik, penyerangan terhadap lembaga penegak hukum, serta penggunaan alat pembakar dan bahkan senjata api. Tindakan-tindakan ini tidak ada hubungannya dengan tuntutan ekonomi yang sah dan dianggap di luar cakupan perlindungan unjuk rasa damai menurut hukum hak asasi manusia internasional," tegas Kedubes Iran.
Intervensi Pihak Luar
Republik Islam Iran menyatakan keprihatinan yang mendalam mengenai peran aktif dan intervensi yang jelas dari sejumlah aktor asing, terutama Amerika Serikat (AS) dan rezim Israel.
"Pernyataan dan sikap yang eksplisit serta intervensi dari pejabat kedua belah pihak ini, yang mengandung provokasi untuk kekerasan, hasutan untuk kerusuhan, ancaman penggunaan kekerasan, dan legitimasi tindakan destabilisasi internal, merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terutama, ini melanggar prinsip kedaulatan nasional, non-intervensi dalam urusan internal negara, dan larangan ancaman atau penggunaan kekerasan," tegas Kedutaan Besar Iran.
"Secara khusus, pernyataan-pernyataan terbaru dari presiden dan beberapa pejabat ekstremis AS, yang secara eksplisit mengandung ancaman serta provokasi untuk melakukan kekerasan di dalam Iran, bersama dengan sikap terang-terangan dari perdana menteri rezim zionis yang secara nyata mendukung kerusuhan, pada praktiknya telah memicu intensifikasi kekerasan teroris dan destabilisasi sosial. Sikap-sikap ini muncul pada saat rezim zionis memiliki sejarah panjang tindakan agresi, terorisme, dan pembunuhan terhadap warga Iran. Klaim-klaim tersebut tidak dapat menyembunyikan identitas sebenarnya dari perilaku-perilaku ini," ungkap pernyataan tersebut.
Republik Islam Iran menegaskan bahwa setiap bentuk hasutan, dukungan, atau fasilitasi terhadap tindakan kekerasan dan subversif di dalam sebuah negara merdeka akan dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan akan menimbulkan tanggung jawab langsung dari negara yang melakukan intervensi. "Upaya untuk mengeksploitasi tuntutan ekonomi rakyat Iran sebagai dalih untuk memberikan tekanan politik, perang psikologis, atau bahkan ancaman militer adalah pelanggaran nyata terhadap kemerdekaan dan integritas teritorial Republik Islam Iran," tambah Kedubes Iran.
Akar Masalah Ekonomi dan Sosial
Meski terjadi insiden kekerasan yang terorganisir, aparat penegak hukum Republik Islam Iran dikabarkan telah bertindak dengan penuh kehati-hatian, menegakkan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip urgensi dan proporsionalitas untuk menjaga ketertiban serta keamanan publik.
"Melindungi nyawa warga negara, termasuk para pengunjuk rasa damai, selalu menjadi prioritas, meskipun selama kerusuhan ini, sejumlah warga Iran yang tidak bersalah serta petugas keamanan dan ketertiban umum telah kehilangan nyawa di tangan elemen teroris bayaran," ungkap Kedutaan Besar Iran.
Di sisi lain, pemerintah Republik Islam Iran berupaya memahami akar masalah ekonomi dan sosial yang melatarbelakangi protes tersebut. Mereka telah memasukkan langkah-langkah praktis dalam agenda, termasuk paket bantuan mendesak untuk kelompok rentan dan mengadakan dialog langsung dengan perwakilan serikat pekerja dan serikat pasar, guna mengurangi tekanan biaya hidup serta memulai reformasi ekonomi. Dalam hal ini, ditekankan bahwa sanksi sepihak dan tindakan paksa dari AS selama beberapa tahun terakhir telah berkontribusi langsung dalam meningkatkan tekanan ekonomi terhadap rakyat Iran.
Republik Islam Iran menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk berdemonstrasi dan berunjuk rasa secara damai. Sementara itu, perlindungan terhadap keamanan publik, nyawa, dan harta benda warga negara serta sarana umum dianggap sebagai tanggung jawab mendasar.
"Kedua prinsip ini akan dilaksanakan secara bersamaan dan tanpa kompromi sesuai dengan hukum serta kewajiban internasional negara," kata Kedubes Iran di Jakarta. Mereka juga mengapresiasi perhatian media dan opini publik Republik Indonesia dan berharap perkembangan terkait Iran disampaikan dengan pandangan yang komprehensif, adil, dan berdasarkan fakta, serta menghindari narasi yang selektif dan orientatif.
Lebih lanjut, "Republik Islam Iran menekankan kelanjutan hubungan persahabatan dengan Republik Indonesia yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan menganggap dialog serta kerja sama sebagai jalan terbaik untuk memperkuat perdamaian, stabilitas, dan hidup berdampingan secara damai di tingkat regional dan internasional," tambah Kedubes Iran dalam pernyataannya.