"Kami akan Terus Berjuang Sampai Rezim Ini Tumbang"
Meski aparat sudah bertindak fatal namun gerakan pembangkangan sipil tidak memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir.
Tentara dan polisi Myanmar menembak dan membunuh sedikitnya 51 demonstran sepanjang pekan lalu dan rakyat di seantero negeri kian gigih menjalankan aksi pembangkangan sipil untuk menentang kediktatoran.
Meski aparat sudah bertindak fatal namun gerakan pembangkangan sipil tidak memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Aksi ini sudah melumpuhkan sendi-sendi ekonomi Myanmar sejak kudeta terjadi pada 1 Februari lalu.
"Dunia sudah terbalik di Myanmar," kata U Tin Tun yang melihat anggota tentara di Kota Mandalay menyita sebuah ambulans dan membawa pergi seorang perempuan yang ditembak kepalanya oleh sesama tentara.
"Kami harus terus berjuang," kata Tin Tun, 46. "Rezim ini harus tumbang. Tidak ada tempat bagi diktator macam apa pun di Myanmar."
Minggu sore serangkaian pembunuhan kembali terjadi di distrik Hlaingthaya, Yangon, kawasan yang banyak dihuni para pekerja pabrik dan menjadi lokasi paling panas dalam perlawanan terhadap tentara. Gelombang pasukan tentara dan polisi dikerahkan ke kawasan itu dan melepaskan tembakan. Menurut dokter di Rumah Sakit Hlaingthaya, sebanyak 31 demonstran tewas. Itu adalah angka kematian terbanyak di satu tempat sejak kudeta.
Pada Minggu malam junta mengumumkan keadaan darurat militer di kawasan Hlaingthaya. Itu adalah pengumuman pertama kali yang disampaikan junta sejak kudeta 1 Februari. Dengan pengumuman itu maka militer mengambil alih seluruh otoritas atas seluruh kota
dari tangan polisi.
Pengumuman ini disampaikan setelah dua pabrik China di kawasan itu terbakar dan Kedutaan China merilis pernyataan yang menyebut pemerintah akan mengambil "tindakan tegas untuk menghentikan segala aktivitas terorisme". Kedutaan mengatakan para pekerja China banyak yang terjebak dan terluka akibat kebakaran itu. Penyebab kebakaran hingga kini belum diumumkan.
Laman the New York Times melaporkan, Minggu (15/3), beberapa jam kemudian dalam pengumuman terpisah, pemerintah juga menyatakan distrik Shwepyitha, kawasan industri lain, dalam keadaan darurat militer setelah gelombang unjuk rasa besar terjadi di daerah itu.
Dalam sebuah siaran langsung di Facebook, Mahn Win Khaing Than, salah satu pemimpin pemerintahan sipil yang kini tengah bersembunyi, menyerukan para pemberontak etnis yang selama ini memerangi militer selama puluhan tahun untuk bergabung dengan gelombang unjuk rasa dan bekerja sama menuju pemerintahan demokrasi federal untuk menggulingkan kekuasaan junta militer. Dia menyebut kini adalah "saat terkelam dalam sejarah bangsa dan fajar akan seger menyingsing."
Mahn Win Khaing Than adalah ketua Majelis Tinggi Parlemen sebelum kudeta terjadi. Dalam videonya yang muncul Sabtu kemarin dia mengatakan Komite Perwakilan Parlemen Myanmar sudah berbicara via Zoom dengan para pemimpin kelompok etnis bersenjata yang menguasai sebagian besar wilayah utara Myanmar.
Dia menuturkan kelompok etnis minoritas Myanmar selama ini mengalami "penindasan dari pemerintahan diktator selama puluhan tahun" dan menyerukan persatuan.
"Revolusi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyatukan tekad," ujar Mhan Win Khaing Than yang berasal dari etnis Karen.
Lebih dari 110 orang sudah tewas oleh militer dan polisi sejak kudeta, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa, dokter, perawat rumah sakit dan kerabat keluarga korban.
Pengamatan the New York Times menemukan, dari mereka yang tewas itu sekitar seperlimanya karena luka tembakan di kepala dan mereka adalah remaja.
Strategi para jenderal saat ini tampaknya memang untuk membuat rakyat takut dengan pembunuhan terus-menerus dan kekerasan yang bertubi-tubi. Harapan mereka rakyat akan menyerah jika korban terus berjatuhan dan ditangkap.
Namun sejauh ini pertumpahan darah itu kian memperkuat gelombang perlawanan.
(mdk/pan)