Irak Sahkan Undang-Undang Anti Israel

Legislasi ini disahkan setelah konferensi kontroversial digelar di wilayah Kurdistan tahun lalu, mempromosikan normalisasi hubungan dengan Israel. Tahun lalu, Bahrain dan Uni Emirat Arab menormalisasi hubungannya dengan Israel dengan menandatangani Kesepakatan Abraham yang difasilitasi Amerika Serikat (AS).

Parlemen Irak mengesahkan undang-undang anti-Israel. Normalisasi hubungan dengan Israel termasuk pidana dan melanggar undang-undang ini bisa diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Dikutip dari laman Al Jazeera, Minggu (29/5), UU yang diberi nama "Kriminalisasi Normalisasi dan Menjalin Hubungan dengan Entitas Israel" disahkan pada Kamis setelah 275 legislator di DPR Irak yang terdiri dari 329 kursi setuju dengan UU ini.

Parlemen menyampaikan UU ini merupakan refleksi dari kehendak rakyat.

Irak tidak pernah mengakui Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik. Warga negara Irak juga tidak bisa mengunjungi Israel.

UU baru ini berlaku bagi semua warga negara Irak, lembaga negara dan swasta, juga warga asing yang bekerja di Irak.

UU ini diusulkan ulama Syiah ternama Irak, Muqtada Al-Sadr yang partainya menentang hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel. Al-Sadr menyerukan warga Irak turun ke jalan merayakan pengesahan UU yang disebutnya sebagai "pencapaian besar" ini.

Ratusan orang berkumpul di pusat ibu kota Baghdad, menyerukan slogan anti-Israel. Massa berkumpul di Alun-Alun Tahrir setelah Al-Sadr menyerukan di Twitter, meminta pengikutnya sujud syukur dan turun ke jalan untuk merayakan pengesahan UU tersebut.

Legislasi ini disahkan setelah konferensi kontroversial digelar di wilayah Kurdistan tahun lalu, mempromosikan normalisasi hubungan dengan Israel. Tahun lalu, Bahrain dan Uni Emirat Arab menormalisasi hubungannya dengan Israel dengan menandatangani Kesepakatan Abraham yang difasilitasi AS.