Indonesia bebaskan 6 ABK WNI yang disandera kelompok militan di Libya

Pembebasan tersebut terbilang cukup alot karena pihak Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan mulai dari tersendatnya proses komunikasi hingga konflik politik yang sedang terjadi di negara tersebut.

2018-04-02 14:47:53

WNI

Pemerintah Indonesia membebaskan enam anak buah kapal (ABK) Indonesia yang disandera oleh kelompok bersenjata di Benghazi, Libya. ke enam WNI tersebut disandera selama enam bulan sejak 23 September tahun lalu.

"Atas kerja keras dan perencanaan yang matang antara Kementerian Luar Negeri dan KBRI Tripoli, serta koordinasi tim dan Badan Intelijen Nasional (BIN) akhirnya pada 27 Maret sekitar pukul 12.30 (waktu setempat), enam ABK WNI berhasil dibebaskan. ke enam WNI itu diserahkan oleh kelompok bersenjata di Benghazi setelah disandera selama enam bulan," kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi saat menggelar jumpa pers di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakata, Senin (2/4).

ke enam ABK yang disandera antara lain Roni William dari Jakarta, Joko Riyadi dari Blitar, dan Haryanto, Saifudin, Muhammad Tabudi, serta Waskita Ibipatria dari Tegal.

"Tentunya masa enam bulan bagi keluarga adalah masa penantian yang tidak pendek. Sejak menerima informasi penyanderaan, kami berusaha berkomunikasi dengan keluarga dan juga para ABK yang disandera untuk memastikan kondisi mereka," ujar Retno.

"Proses pembebasan sangat tidak mudah karena wilayah itu merupakan daerah konflik di mana kami harus memperhitungkan keamanan, situasi politik, dan lain-lain. Tetapi Alhamdulillah berkat kerja keras, niat baik dan berkah dari Allah mereka semua bisa dibebaskan," katanya.

Menlu Retno pun menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam pembebasan ini. Namun, dia meminta kepada pihak terkait agar tidak menghentikan upaya tersebut, sebab masih ada hak-hak ABK yang harus diperjuangkan.

"Saya ingin mengucapkan penghargaan kepada tim PWNI yang dinahkodai oleh Pak Iqbal, BIN, KBRI Tripoli karena telah bekerja keras dan melakukan perhitungan matang sehingga pembebasan dapat dilakukan. Meski demikian, masih ada hal yang perlu kita urus sampai selesai yakni terkait kesepakatan dengan perusahaan pemilik kapal serta hak-hak ABK yang masih belum dipenuhi," kata dia.

(mdk/frh)