Indonesia akan bahas pembagian wilayah perbatasan dengan Malaysia

Indonesia akan bahas pembagian wilayah perbatasan dengan Malaysia. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia yang baru dilantik, Saifullah Abdullah. Menlu Saifullah dijadwalkan tiba di Jakarta pada Senin (23/7) mendatang.

2018-07-18 19:48:25

Malaysia

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia yang baru dilantik, Saifullah Abdullah. Menlu Saifullah dijadwalkan tiba di Jakarta pada Senin (23/7) mendatang.

"Ini merupakan kunjungan pertama Saifullah setelah dilantik menjadi menteri luar negeri. Kita melihat hubungan kedua negara yang cukup dekat mengingat saat pertama kali dilantik, Perdana Menteri Malaysia yang baru Mahathir Mohamad pun ke Indonesia untuk kunjungan kenegaraan pertamanya," kata Direktur Asia Tenggara Kemenlu RI, Denny Abdi saat ditemui di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/7).

Kedua menteri akan membahas beberapa isu yang menjadi perhatian di kawasan, salah satunya adalah kerja sama ekonomi yang sudah ada sejak lama yakni pengiriman TKI.

"Isu mengenai TKI tentu akan menjadi fokus pembahasan kedua menlu, mengingat saat ini TKI yang ke Malaysia semakin bertambah. Ada kontribusi ekonomi yang menguntungkan kedua negara melalui kerja sama ini," jelasnya.

"Di sisi lain, pemerintah Malaysia juga berencana memberi akses pendidikan kepada anak-anak dari para TKI," tambahnya.

Selain itu, isu pembagian wilayah juga akan turut dibahas oleh kedua menteri melalui pertemuan bilateral ini.

"Pembagian wilayah perbatasan juga akan jadi salah satu isu yang dibahas. Karena banyaknya mekanisme yang ada, jadi kesepakatan antara kedua negara akan diterjemahkan dalam working level antar instansi. Bukan hanya menlu dengan menlu, tetapi juga ada menteri teknis lain seperti pertanian dan perbatasan. Dalam pertemuan ini akan dibahas tindakan konkret dari hal itu," paparnya.

Denny menuturkan saat ini isu pembagian wilayah merupakan hal sensitif bagi kedua negara. Oleh karena itu dibutuhkan cara lain agar solusi terbaik baik keduanya dapat dijalankan.

"Khusus di area overlapping, kedua negara tentu harus menyikapi dengan pendekatan lain. Ada negosiasi yang harus dijalankan untuk menyelesaikan masalah overlapping itu," tutupnya.

(mdk/pan)