Filipina Minta Nelayan Abaikan Larangan Beijing Tangkap Ikan di Laut China Selatan

Filipina menolak larangan menangkap ikan musim panas tahunan yang diterapkan China di Laut China Selatan yang disengketakan dan mendorong kapal-kapalnya tetap menangkap ikan di perairan wilayah negaranya.

2021-05-05 18:00:00

Konflik Laut China Selatan

Moratorium penangkapan ikan diberlakukan China sejak 1999 berlangsung dari 1 Mei sampai 16 Agustus dan meliputi wilayah Laut China Selatan termasuk perairan lain di lepas pantai China.

“Larangan penangkapan ikan tidak berlaku bagi nelayan kami,” jelas satgas Reuters, Rabu (5/5).

Satgas menentang pemberlakuan larangan China atas wilayah di dalam wilayah dan yurisdiksi Filipina.

“Nelayan kami didorong untuk keluar dan menangkap ikan di perairan kami di WPS (Laut Filipina Barat),” jelasnya.

Kedutaan Besar China di Manila belum merespons permintaan komentar.

Manila, yang menyebut wilayah itu sebagai Laut Filipina Barat, telah bertahun-tahun terlibat perselisihan klaim kedaulatan Beijing atas Laut China Selatan.
Pada 2016, pengadilan internasional membatalkan klaim China, tetapi China menolak keputusan tersebut.

Ketegangan antara kedua negara baru-baru ini meningkat setelah Manila menuduh China melakukan serangan teritorial oleh ratusan kapalnya di jalur air yang kaya sumber daya itu.

Filipina telah mengajukan protes diplomatik terhadap China atas apa yang disebutnya kehadiran "ilegal" kapal China, yang disebut diawaki oleh milisi.

Diplomat China mengatakan kapal-kapal itu hanya berlindung dari laut yang ganas dan tidak ada milisi di dalamnya.

Satgas Laut China Selatan Filipina mengatakan mereka melihat tujuh "Milisi Maritim China" di beting Sabina di kepulauan Spratly yang disengketakan pada 27 April, yang bubar setelah ditantang oleh penjaga pantai Filipina.

Lima kapal kembali dua hari kemudian tetapi pergi setelah penjaga laut Filipina tiba. Beting Sabina berada sekitar 130 mil laut dari pulau Palawan di Filipina barat.

“Filipina tidak tergoyahkan untuk membela kepentingan nasional, warisan, dan martabat kami sebagai rakyat dengan semua yang kami miliki,” pungkas satgas.

(mdk/pan)