Duterte dicurigai karena minta darurat militer hingga akhir tahun

Kenangan buruk di masa lalu saat mendiang Presiden Ferdinan Marcos melanggengkan rezim menggunakan celah darurat militer, dengan dalih menjaga keamanan, dikhawatirkan terulang.

Pertikaian bersenjata antara pemerintah Filipina dan kelompok militan gabungan dari faksi Abu Sayyaf dan klan Maute pro Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Kota Marawi, Provinsi Lanao del Sur, Kawasan Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) sudah berlangsung hampir dua bulan belum juga berakhir. Kini, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, justru meminta kepada legislatif memperpanjang penerapan darurat militer hingga akhir 2017, dengan alasan demi menumpas kelompok bersenjata.

"Tujuan utamanya adalah supaya memberi kesempatan pasukan Filipina melanjutkan operasi tanpa perlu khawatir dengan tenggat waktu, dan fokus membebaskan Marawi. Kemudian rehabilitasi dan pembangunan," kata Juru Bicara Kepresidenan, Ernesto Abella, saat membacakan surat dari Duterte di depan parlemen.

Dilansir dari laman Reuters, Selasa (18/7), dalam undang-undang Filipina, penerapan masa darurat militer hanya dibolehkan selama 60 hari. Tidak semuanya sepakat dengan permintaan Duterte. Anggota Parlemen Filipina, Edcel Lagman, mengatakan mestinya masyarakat harus khawatir dengan permintaan perpanjangan masa darurat militer di kawasan Mindanao. Apalagi, kata dia, Duterte pernah mengatakan akan bertindak keras saat darurat militer. Di sisi lain, banyak perusahaan asing justru membuka kantor di Mindanao.

Mindanao adalah pulau dengan 22 juta penduduk. Pemberontakan dan konflik bersenjata sudah menjadi bagian sejarah masyarakat setempat karena sikap pembedaan pemerintah Filipina. Sebab, etnis muslim yang minoritas banyak bermukim di sana.

Konflik di Marawi adalah contoh terakhir dari pertikaian berdarah. Meletup sejak 23 Mei lalu, hingga kini pertempuran masih berlanjut.

Duterte konon sudah diminta waspada akan perkembangan paham ISIS. Apalagi, wilayah diliputi konflik itu juga menarik minat kombatan asing buat turut angkat senjata. Namun, penerapan darurat militer juga menjadi isu sensitif karena disalahgunakan demi menjaga kekuasaan.

Pada 1970-an, mendiang Presiden Ferdinand Marcos yang diktator dianggap sengaja menerapkan darurat militer dengan alasan menjaga keamanan dalam negeri, meski pada kenyataannya justru menjadi pembenaran buat melanggengkan kekuasaan rezimnya dengan brutal. Duterte pun berkali-kali kerap menyanjung mendiang Marcos, dan ada kekhawatiran dia bisa saja sewaktu-waktu menerapkan gaya pemerintahan diktator.