Dubes Jepang: ASEAN wajib bersatu hadapi klaim Laut China Selatan

"Jepang menentang bila ada negara yang coba membuat gaduh situasi," kata Dubes Kazuo Sunaga menyindir China

2016-03-31 15:59:56

Jepang

Isu Laut China Selatan yang menyinggung kedaulatan maritim beberapa negara di Asia Tenggara (ASEAN) ditanggapi prihatin oleh Duta Besar Jepang untuk ASEAN yang baru, Kazuo Sunaga. Dia menyatakan negara yang memainkan peran sebagai hegemon seharusnya dihadapi dengan persatuan kawasan.

Di tengah saling klaim perairan itu, Jepang menyatakan siap menjadi mitra ASEAN. Peran Jepang di perairan internasional ini adalah sebagai pemersatu dan pembawa pesan positif.

"Megenai isu Laut China Selatan, peran Jepang di ASEAN masih akan memantau kelanjutannya seperti apa ke depannya. Kami berharap dapat mempersatukan dan membawa pesan yang kuat untuk saling menghormati kedaulatan maritim antar negara," katanya di Kantor Sekretariat ASEAN, Kamis (31/3).

Sunaga secara tidak langsung menyinggung China yang mengklaim 80 persen kawasan perairan kaya SDA itu sebagai wilayah mereka. Dia mengatakan Negeri Matahari Terbit tidak pernah membenarkan ada negara yang mengklaim kepemilikian wilayah maritim tersebut.

"Jepang menentang bila ada negara yang coba membuat gaduh situasi, semua ada kedaulatan hukum yang jelas dan harus disikapi dengan terbuka dan damai," terangnya.

Aksi klaim satu sama lain hanya akan membuat situasi perdamaian di ASEAN semakin tak terkendali. "Karena perdamaian adalah kunci sukses pemersatu negara-negara di ASEAN," tutupnya.

Sebulan terakhir, terjadi beberapa kali insiden justru di kawasan yang tidak terkait langsung dengan sengketa Laut China Selatan. Kapal penjaga pantai China menghalangi upaya penangkapan pencuri ikan oleh pemerintah Indonesia di Natuna.

Beberapa hari kemudian, pemerintah Malaysia mencatat ada 100-an kapal asal China sengaja masuk berombongan ke perairan mereka dekat Sabah. Kedua negara sudah menyatakan protes kepada Tiongkok atas insiden tersebut, apalagi status RI atau Malaysia tidak berkepentingan dengan ZEE maupun batas wilayah di laut sengketa.

(mdk/ard)