Dubes Australia bungkam ditanya soal penghinaan Pancasila

Dubes Australia bungkam ditanya soal penghinaan Pancasila. Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia Paul Grigson menolak pertanyaan media soal kasus penghinaan Pancasila beberapa waktu lalu. Dia memilih diam dan menghindar saat awak media menanyainya.

2017-01-30 20:45:00

Australia

Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia Paul Grigson bungkam saat ditanya media, usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Jakarta, Senin (30/1).

Dikutip dari kantor berita Antara, duta desar Australia untuk Indonesia yang ditunjuk sejak Januari 2015 itu memilih diam dan menghindar saat awak media menanyainya, tentang tujuannya bertemu Menteri Wiranto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Grigson, yang saat itu menggunakan setelan jas abu-abu, tiba di Kantor Kemenkopolhukam untuk bertemu Wiranto pada pukul 11.30 WIB.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit tersebut pun berakhir, ditandai dengan keluarnya Grigson dari kantor Kemenkopolhukam.

Perwakilan diplomatik Australia itu kemudian langsung memasuki mobilnya tanpa memberikan pernyataan terlebih dahulu. Menko Polhukam Wiranto juga belum memberikan konfirmasi hingga berita ini diturunkan.

Diberitakan sebelumnya, hubungan Indonesia dan Australia saat ini memiliki beberapa masalah, di antaranya adalah kasus pelecehan terhadap Pancasila yang dilakukan seorang oknum angkatan bersenjata Australia, yang membuat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) sejak pertengahan Desember 2016.

Dengan adanya penangguhan tersebut latihan bahasa serta pertukaran perwira militer antara Indonesia dengan Australia saat ini dihentikan.

Masalah selanjutnya adalah mengenai sumur minyak Montara yang dikelola PTT EP Australasia Sea Operations di Blok West Atlas, yang masih masuk bagian negara Australia.

Sumur minyak ini menjadi sumber pencemaran di perairan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2009 hingga saat ini, serta belum ada penyelesaian ganti rugi.

Terkait dengan kasus itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Pemerintah Australia harus terlibat dalam penyelesaian pencemaran perairan ini karena PTT EP, yang merupakan kontraktor minyak dan gas bumi tersebut, berada di wilayah Australia.

(mdk/pan)