Dubes AS maklum Indonesia sesalkan perintah eksekutif Trump

AS maklum Indonesia sesalkan perintah eksekutif Trump. Kementerian Luar Negeri, mewakili pemerintah Indonesia menyatakan sangat menyesal dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang mengeluarkan, 'perintah eksekutif untuk melindungi negara dari teroris luar negeri yang masuk ke Amerika Serikat'.

Kementerian Luar Negeri, mewakili pemerintah Indonesia menyatakan sangat menyesal dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang mengeluarkan, 'perintah eksekutif untuk melindungi negara dari teroris luar negeri yang masuk ke Amerika Serikat'.

Mendengar hal ini, Duta Besar Amerika Serikat Joseph Donovan Jr. menyebutkan menerima dan menghargai opini Indonesia itu.

"Kita menghargai opini dari Indonesia, terkait dengan pembahasan mengenai agama dan peran Islam di Indonesia, sebagai negara yang besar dan majemuk, Amerika Serikat dan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama dan juga saling menghormati dan toleransi antar agama," ujar Donovan usai bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Donovan menyebutkan, Amerika Serikat dan Indonesia saling belajar. Karenanya, AS juga selalu mendengar masukan-masukan dari mitra-mitra penting, termasuk Indonesia.

Pada 3 Februari lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan Indonesia terus mencermati perkembangan kebijakan administrasi baru di AS, termasuk penandatanganan perintah eksekutif soal imigran tersebut.

Selain itu, dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, kemlu.go.id, Indonesia sangat menyesalkan kebijakan tersebut meski pun hak berdaulat AS. Retno menyebutkan, kebijakan itu diyakini akan berdampak negatif terhadap upaya global untuk memerangi terorisme dan penanganan isu pengungsi.

Mantan Dubes Indonesia untuk Belanda itu juga mengatakan, adalah salah untuk mengaitkan radikalisme dan terorisme dengan agama tertentu.

"Upaya memerangi terorisme harus dilakukan dengan mengedepankan kerja sama internasional, termasuk dalam mengatasi root causes dari terorisme," papar Retno.

Walaupun demikian, kini perintah eksekutif yang disahkan Presiden AS Donald Trump tersebut sudah ditangguhkan pengadilan federal di Washington. Hal ini cukup melegakan bagi para kaum muslim di seluruh dunia, terutama di tujuh negara yang dilarang dalam perintah tersebut.(mdk/pan)