Dubes AS benarkan tak ada makelar dalam kunjungan Jokowi ke AS

Dubes Blake menjelaskan kunjungan itu terjadi atas kerja sama Menko Luhut dan Menlu Retno dengan Kedutaan AS di Jakarta.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake mengatakan tak ada makelar dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Hal ini diungkapkannya dalam akun Twitter resmi Kedutaan Amerika Serikat untuk Indonesia, @usembassyjkt.

"Ada laporan tentang perusahaan melobi yang mengatur perjalanan Presiden @jokowi ke AS. Laporan itu tidak benar. - #DuBes Blake," seperti dikutip dari akun @usembassyjkt.

Dalam akun tersebut dijelaskan jika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan beserta Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi, bekerja sama dengan Kedutaan AS di Indonesia untuk mengadakan pertemuan pemimpin dua negara ini.

"Menko Pandjaitan dan #MenluRetno yang memimpin Indonesia bekerja sama dengan @usembassyjkt @statedept dan @whitehouse. - #DuBesBlake," cuit akun resmi itu.

Tudingan Indonesia menggunakan jasa pelobi Singapura untuk melakukan lawatan ke AS, awalnya ditulis oleh Michael Buehler, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London.

Dalam artikel berjudul "Menunggu di Lobi Gedung Putih" yang dia tulis di situs New Mandala (http://asiapacific.anu.edu.au) Jumat lalu, Buehler mengatakan konsultan Singapura Pereira Internasional PTE LTD membayar senilai USD 80 ribu kepada perusahaan pelobi R & R Partners, Inc di Las Vegas, Amerika Serikat untuk membantu Presiden Jokowi bertemu dengan Obama.

"Sebuah dokumen bertanggal 8 Juni 2015 yang dibuka Kementerian Kehakiman AS 17 Juni 2015 berisi perjanjian antara konsultan Singapura, Pereira Internasional PTE LTD dengan R & R Partners, Inc. Las Vegas senilai USD 80.000," tulis Buehler.

Menurut dia, peristiwa itu adalah skandal diplomasi yang menunjukkan lemahnya koordinasi kepemimpinan pemerintah Indonesia, terutama dalam agenda kebijakan luar negeri.

Menlu Retno sendiri sudah membantah tudingan ini dalam jumpa pers yang dilakukan kemarin. Retno menegaskan semua persiapan sudah diatur oleh Kemlu Indonesia, dan dia sendiri memiliki semua catatan dan bukti terkait hal tersebut.

"Saya tegaskan semua kami lakukan secara resmi, melalui jalan-jalan resmi," kata Menlu Retno.