Dua bekas pilot Indonesia diduga bergabung ISIS

Kedua pilot AirAsia dan PremiAir ini sudah keluar dari pekerjaannya. Nama mereka diawasi AS, Eropa, Turki

Otoritas Keamanan Australia melansir dua nama pilot dari Indonesia sebagai sosok yang berbahaya untuk keamanan kawasan. Bocoran data intelijen ini disampaikan situs resmi majalah the Intercept, Kamis (9/7).

Kedua pilot itu bernama Ridwan Agustin, dulu bergabung dengan AirAsia, serta Tommy Abu Alfatih bekerja di Premiair. Nama mereka diedarkan ke dinas intelijen Turki, Inggris, Amerika Serikat, serta Europol agar diawasi lebih lanjut.

Dokumen intelijen bertajuk "Identifikasi pilot Indonesia dengan ketertarikan pada ekstremisme" itu tertanggal 18 Maret 2015. Keduanya disebut-sebut bersimpati pada gerakan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS).

Seperti dikutip dari laporan tersebut, pilot berpaham radikal akan sangat berbahaya karena punya kemampuan lebih menggelar serangan teror. Data Intelijen Australia ini mengingatkan bahaya al-Qaidah yang pada 2001 bisa menggelar serangan bunuh diri ke Gedung WTC di New York.

"Nama-nama ini kemungkinan terpengaruh unsur radikal, setidaknya terlihat dari dunia maya dan sebagai hasilnya (dua pilot itu) dapat menimbulkan ancaman keamanan," tulis laporan tersebut.

Ridwan dan Tommy punya pengalaman terbang untuk rute domestik dan internasional. Mereka diketahui pernah terbang hingga Hong Kong, Australia, hingga Eropa.

Untuk kasus Ridwan, AirAsia menyatakan pilot senior itu sudah tidak lagi bekerja pada mereka. Ada selentingan Ridwan dan istrinya, Diah Suci Wulandari yang juga bekerja di AirAsia sebagai pramugari, telah pindah ke Kota Raqqa, Suriah.

"Kami tidak bisa berkomentar lebih jauh," kata jubir AirAsia kepada intercept.

Ridwan diketahui lebih dulu bersimpati pada ISIS pada 2014. Selanjutnya, Tommy, diketahui sebagai kenalan dari Ridwan, ikut membagikan materi-materi teror khilafah di jejaring sosial.

Belakangan, Premiair mengatakan Tommy ikut keluar dari pekerjaan. "Dia tidak lagi menjadi karyawan per 1 Juni 2015."

Polisi Federal Australia (AFP), yang disebut pembocor dokumen tersebut, tidak bersedia mengomentari validitas informasi tersebut.