Dokumen bermasalah, banyak TKI tak dapat perlindungan di luar negeri

Data TKI di luar negeri yang dimiliki BNP2TKI dengan beberapa kementerian terkait berbeda. Hal ini jadi penyebab TKI di luar negeri tidak mendapat perlindungan yang maksimal.

2016-12-15 14:45:24

TKI

Deputi Perlindungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Teguh Hendro Cahyono menyebut tidak sinkronnya data TKI menyebabkan mereka susah dapat perlindungan. Menurut dia, seharusnya data para pahlawan devisa tersebut tersinkronisasi dengan lembaga perlindungan yang ada di Indonesia.

"Salah satu akar masalah penanganan para imigran TKI yang tidak optimal adalah karena data yang dimiliki BNP2TKI dan kementerian di Indonesia beda," kata Teguh, di Hotel Sari Pan Pasific, Kamis, (15/12).

"Saat ini data yang dimiliki kementerian ketenagakerjaan dan kementerian luar negeri ada 2,6 juta TKI di seluruh dunia. Sedangkan di BNP2TKI pelayanan penempatan TKI ke luar negeri pada 2015 tercatat 233 ribu jiwa. Pada 2016 ini, diperkirakan 193 ribu, sampai akhir tahun bertambah sekitar 100 ribu lagi. Jadi data yang kita punya hanya 450 ribu, dan rata-rata kontrak kerja di luar negeri itu dua tahun," sambung dia.

Menurut Teguh, perbedaan tersebut bisa terjadi karena lembaga BNP2TKI hanya mencatat data TKI yang memiliki dokumen kerja resmi. Kenyataannya, banyak TKI yang menggunakan visa kunjungan yang kemudian diperpanjang selama masa kerja.

"Kalau pakai visa kerja kan batasnya hanya dua tahun. Tapi ada penempatan TKI di luar proses pemantauan kami. Meski di luar negeri itu dia (imigran) mendapatkan dokumen resmi, namun visa kunjungan tidak dicatat sebagai pekerja," papar Teguh.

Oleh sebab itu, menurut Teguh, penyelarasan data dan dokumen para TKI yang mengadu nasib di luar negeri perlu dilakukan. Melalui laporan revitalisasi, Teguh berharap resiko kecelakaan kerja terhadap TKI bisa berkurang.

"Inti laporan ini, yakni untuk menyamakan data yang dimiliki lembaga lain dengan lembaga BNP2TKI. Jika datanya sama, maka para pekerja akan terjamin. Ini yang sedang kami coba. Kami juga mengintegrasikan dengan dinas ketenagakerjaan dan ditjen imigrasi," tuntas Teguh.

(mdk/che)