DK PBB menentang klaim Trump soal status Yerusalem

Sikap sejumlah perwakilan negara di DK PBB itu membikin Duta Besar AS, Nikki Haley, tersudut. Namun, dia tetap pasang badan terkait kebijakan ditetapkan oleh Trump.

2017-12-09 11:11:23

PBB

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar pertemuan darurat sehari setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan Kota Yerusalem adalah Ibu Kota Israel. Hampir sebagian besar anggota DK PBB menentang langkah Trump dan tetap tidak mengakui klaim itu.

Dilansir dari laman Al Arabiya, Sabtu (9/12), perwakilan tetap untuk PBB dari Inggris, Italia, Jerman, Prancis, dan Swedia menyatakan keputusan Trump tidak sejalan dengan resolusi perdamaian PBB buat kawasan itu. Sebab, Menurut kesepakatan, wilayah Yerusalem Timur yang dicaplok Israel adalah bagian dari Palestina.

Menurut Koordinator Khusus untuk PBB buat perdamaian Timur Tengah, Nikolai Mladenov, keputusan Trump soal status Yerusalem membahayakan dan justru memantik pertikaian.

Sedangkan perwakilan Prancis menyatakan persoalan Yerusalem harus diselesaikan oleh Israel dan Palestina. "Permasalahan Yerusalem adalah perkara khusus yang dimensinya melampaui Israel dan Palestina," kata mereka.

Sedangkan bagi Inggris, mereka tetap terus menekan Israel dan Palestina melanjutkan perundingan damai serta menghindari kekerasan yang bisa merusak. Mereka juga hanya mengakui negosiasi harus berdasarkan kesepakatan perbatasan dibuat pada 1967.

Bagi perwakilan Mesir, status Yerusalem sampai saat ini masih dianggap status quo, dan tidak berubah walau ada klaim oleh Trump. Sedangkan perwakilan Swedia menyatakan keputusan Trump hanya menguntungkan satu pihak dan bertentangan dengan banyak negara.

"Kami tidak mengakui keputusan Washington yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata perwakilan Swedia.

Sikap sejumlah perwakilan negara di DK PBB itu membikin Duta Besar AS, Nikki Haley, tersudut. Namun, dia tetap pasang badan terkait kebijakan ditetapkan oleh Trump.

"Israel tidak akan bisa dipaksa untuk menyetujui kesepakatan yang membahayakan. Kami tetap berjanji akan terus mengawal proses perdamaian di Timur Tengah," kata Haley.

(mdk/ary)