Dianggap ancaman, bocah lima tahun diborgol petugas bandara

Dianggap ancaman, bocah lima tahun diborgol petugas bandara. Seorang bocah lima tahun diborgol dan ditahan selama lima jam oleh petugas Bandara Dullers, Washinton DC karena dianggap ancaman untuk Amerika Serikat. Padahal bocah ini hanya terpisah dari ibunya yang merupakan warga Maryland.

2017-02-01 17:18:00

Muslim

Seorang bocah lima tahun diborgol dan ditahan selama lima jam oleh petugas Bandara Dullers, Washinton DC karena dianggap ancaman untuk Amerika Serikat. Bocah tersebut merupakan satu dari 100 orang lain yang ditahan di seluruh bandara AS usai Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif.

Setelah diusut, rupanya bocah itu merupakan warga negara AS yang tinggal di Maryland. Dia diduga tersesat di bandara karena terlepas dari jangkauan ibunya.

"Hanya karena usia dan jenis kelamin seseorang dinilai tidak menunjukkannya, bukan berarti mereka tidak bisa menjadi ancaman bagi negara," kata Sekretaris Pers Donald Trump, Sean Spicer, usai insiden itu terjadi, seperti dilansir dari laman metro.co.uk, Rabu (1/2).

Meski telah mendengar pembelaan tersebut, Senator Chris Van Hollen, tetap menilai apa yang dilakukan pihak otoritas itu keterlaluan untuk seorang anak kecil.

"Anak itu tetap ditahan meski pihak berwenang telah mendapat pemberitahuan mengenai kedatangan saya. Bahkan saat saya ingin melihat apa anak itu telah dibebaskan, pihak otoritas bandara melarang," Van Hollen.

Beruntung, bocah tersebut sudah kembali berkumpul bersama ibunya. Berdasarkan rekaman CNN, anak itu langsung dihujani ciuman oleh ibunya setelah dibebaskan.

Kebijakan Trump untuk melarang warga dari tujuh mayoritas muslim (Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria dan Yaman) datang ke AS telah memicu kekhawatiran dunia. Beberapa pengamat justru menilai perintah eksekutif itu bisa dimanfaatkan kelompok Negara Islam Irak dan Syam sebagai bahan propaganda.

"Larangan itu justru bisa dijadikan alat cukup baik oleh ISIS untuk merekrut anggota baru," kata Profesor dan Direktur Program Kebijakan Publik di Sekolah Bloustein, Universitas Rutgers, Stuart Shapiro.

(mdk/tyo)