Dewan Keamanan PBB Gagal Kecam Kudeta Myanmar, Hanya Minta Militer Menahan Diri
Dewan Keamanan PBB mengecam kekerasan terhadap pengunjuk rasa Myanmar dan menyerukan tentara menahan diri, tapi sayangnya lembaga tersebut tak mengecam kudeta militer atau mengancam mengeluarkan tindakan lebih lanjut karena oposisi dari China dan Rusia.
Pada Rabu, Dewan Keamanan PBB mengecam kekerasan terhadap pengunjuk rasa Myanmar dan menyerukan tentara menahan diri, tapi sayangnya lembaga tersebut tak mengecam kudeta militer atau mengancam mengeluarkan tindakan lebih lanjut karena oposisi dari China dan Rusia.
Myanmar telah berada dalam krisis sejak tentara menggulingkan pemimpin pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari, menangkap Suu Kyi dan sejumlah petinggi partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memenangkan pemilu pada November lalu.
Militer menuduh terjadi kecurangan pemilu, namun telah dibantah KPU.
Dalam pernyataannya, Dewan Keamanan PBB menyampaikan pihaknya mengutuk keras kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, termasuk terhadap perempuan, pemuda, dan anak-anak.
“Dewan menyerukan militer menahan diri dan menekankan mengikuti situasi terkini dengan cermat,” jelasnya, dilansir The Straits Times, Kamis (11/3).
Tapi bahasa kecaman terhadap kudeta dan kemungkinan tindakan lebih lanjut dihapus dari draf teks tersebut, karena ditolak China, Rusia, India, dan Vietnam.
Juru bicara junta tak menanggapi permintaan komentar.
Sekjen PBB, Antonio Guterres menyampaikan dia berharap pernyataan Dewan Keamanan bisa menekan militer untuk membebaskan para tahanan dan menghormati hasil pemilu.
Dewan tersebut juga mengungkapkan keprihatinan mendalam atas pembatasan tenaga medis, masyarakat sipil, anggota serikat buruh, jurnalis, dan pekerja media, dan “menyerukan pembebasan segera semua orang yang ditangkap dengan sewenang-wenang.”
Lebih dari 60 orang tewas dan sebanyak 1.800 orang ditangkap termasuk puluhan jurnalis, menurut sebuah kelompok advokasi.
“Menyatakan dukungan yang terus menerus untuk transisi demokrasi di Myanmar, dan menekankan pentingnya memperkuat lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, menghormati HAM dan kebebasan fundamental sepenuhnya dan menegakkan supremasi hukum,” jelas Dewan Keamanan dalam pernyataannya.
Baca juga:
Mengurai Kerajaan Bisnis Bayangan di Balik Sumber Dana Militer Myanmar
Myanmar Pecat Dubes Inggris karena Tuntut Pembebasan Aung San Suu Kyi
CEK FAKTA: Hoaks Foto Bangkai Anjing Setelah Dibunuh Pasukan Myanmar
Pengakuan Polisi Myanmar, "Kami Diperintahkan Menembak Demonstran Sampai Mati"
Junta Militer Sewa Pelobi Israel untuk Jelaskan Soal Kudeta di Myanmar kepada AS
Perubahan draf
Negosiasi atas draf pernyataan tersebut, yang dimulai setelah rapat tertutup pada Jumat, mengisyaratkan Dewan Keamanan dapat berbuat lebih banyak lagi di Myanmar.
Rusia dan China, yang merupakan kekuatan veto Dewan Keamanan bersama dengan Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris, secara tradisional melindungi Myanmar dari tindakan Dewan Keamanan PBB.
Draf awal pernyataan tersebut yang dilihat Reuters, mengutuk kudeta milier dan mengatakan Dewan Keamanan siap mempertimbangkan kemungkinan tindakan lebih lanjut, yang secara umum dapat dilihat sebagai isyarat untuk sanksi. Tapi para diplomat Rusia, China, Vietnam, dan India meminta revisi dan kalimat tersebut dihapus.
Penyelidik HAM PBB independen di Myanmar dan Human Rights Watch yang berbasis di New York menyerukan Dewan Keamanan menjatuhkan sanksi embargo senjata global dan sanksi ekonomi terhadap junta.