Capek ribut ZEE, Filipina seret China ke Mahkamah Internasional

Ini pertama kalinya Mahkamah Internasional menyidangkan konflik di Laut China Selatan yang melulu panas

Saling klaim batas wilayah beberapa negara di Laut China Selatan berlanjut hingga Mahkamah Internasional, Kota Den Haag, Belanda. Lembaga peradilan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa itu hari ini, Selasa (7/7), menggelar pembacaan aduan dan pemanggilan saksi ahli.

Aduan yang dilakukan Filipina ini menjadi keterlibatan perdana Mahkamah internasional dalam sengketa maritim paling panas di Asia tersebut. Perwakilan Beijing menolak hadir dalam sidang, seperti dilaporkan Channel News Asia.

Mahkamah Internasional berusaha menentukan negara paling berhak atas 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Spratly. China dan Filipina sama-sama mengklaim punya hak ZEE di perairan tersebut. Ketegangan kedua pihak bertambah setelah militer Negeri Tirai Bambu kedapatan membuat tujuh pulau reklamasi di dekat Spratly.

Filipina sekaligus menuding China melanggar teritori mereka, dengan menyusupkan kapal angkatan lautnya dan dua kapal sipil sejauh lima mil. Insiden itu mengandaskan sebuah kapal reot Manila di atol Second Thomas pada 1999, yang kemudian lagi-lagi diklaim wilayah China.

Di perairan kaya migas dan hayati laut itu, potensi ekonominya diperkirakan senilai USD 5 triliun. Negara di sekitar Laut China Selatan turut menikmati keuntungan yang mengalir setiap tahunnya melalui lalu-lalang kapal dagang yang melintas. Filipina sudah mengajukan keberatan atas klaim ZEE dari China sejak 2013 lalu.

Kini Tim Kuasa Hukum Filipina mengaku punya bukti yang menunjukkan sembilan garis pantai China tidak valid menurut hukum laut yang berlaku. Seandainya pun Mahkamah Internasional memenangkan Filipina, China diperkirakan akan mengabaikannya.

China tidak cuma berkonflik dengan Filipina soal batas wilayah Laut China Selatan. Pemerintah Tiongkok punya doktrin bahwa 90 persen perairan itu milik mereka sejak era kekaisaran. Negara ASEAN lain yang merasa dirugikan oleh ekspansi China misalnya Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Pakar hukum laut internasional memperingatkan Filipina agar tidak berharap terlalu banyak. Putusan Mahkamah Internasional hanya punya dampak politik, karena peradilan ini tidak memiliki kemampuan intervensi riil menggerakkan penegak hukum.