Bongkar rumah sakit saat masih ada pasien, pejabat pemkot dipecat

Publik Kota Zhengzhou marah melihat rekaman penggusuran itu. Pemborong mengira bangunan RS sudah kosong

Seorang pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kota Zhengzhou, Provinsi Henan, China, dipecat karena memerintahkan perubuhan rumah sakit setempat demi pembangunan jalan. Publik marah pada tindakan pemkot, karena ketika bangunan itu dibuldozer masih ada pasien yang dirawat oleh pihak RS.

Stasiun televisi CCTV News melaporkan, Senin (11/1), video perubuhan RS Universitas Zhengzhou disebarkan ke Internet, mengundang kemarahan masyarakat. Dalam rekaman itu terlihat dokter, perawat, pasien, serta para pembesuk lari tunggang langgang saat buldozer sewaan pemkot datang tanpa pemberitahuan. Pembongkaran ini terjadi pekan lalu.

Polisi mengatakan pengemudi buldozer telah ditahan untuk dimintai keterangan. Ada keterangan berbeda antara pihak pemkot dan kontraktor perubuhan bangunan. Menurut pihak pemborong, mereka mendapat info bahwa RS itu sudah kosong.

Selain merusakkan beberapa bangsal, buldozer itu juga merobohkan bagian ruang kamar mayat yang berisi enam jenazah. Kerugian yang ditimbulkan pembongkaran serampangan itu mencapai 4 juta Yuan (setara Rp 8,3 miliar), termasuk biaya menguburkan enam jenazah.

Pemkot Zhengzhou kini membentuk tim khusus untuk menyelidiki mengapa pembongkaran itu bisa terjadi sebelum ada koordinasi dengan pihak RS. Manajemen RS mengakui proses pembongkaran pintu gerbang dan bangunan dua lantai di halaman depan sudah dilakukan sejak beberapa bulan sebelumnya. Namun bangsal dan kamar mayat bukan termasuk kawasan yang jadi target pelebaran jalan.

"Mengubur jenazah dengan cara seperti ini jelas tidak menghormati mendiang. Saya tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi," kata juru bicara rumah sakit Zhang Yuan.

Konflik akibat penggusuran kini menjadi masalah yang kerap terjadi di seantero Negeri Tirai Bambu selama satu dekade terakhir. Banyak pemkot yang mengutamakan pembangunan infrastruktur maupun bangunan komersial. Imbasnya, banyak lahan warga maupun lembaga publik yang dipaksa mengalah.