Belajar dari keseriusan China basmi Rasuah

Sudah ratusan ribu pejabat dipecat sebab korupsi.

2014-02-05 08:04:00

China

Jika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia akhir-akhir ini menggebrak dengan ditangkapnya sejumlah pejabat terlibat rasuah, China sudah memulainya sejak 2005 hinga kini. Bahkan tahun lalu 182 ribu pejabat dipecat lantaran merampas uang rakyat.

Tak dipungkiri pembantaian koruptor besar-besaran memang terkait dengan kredibilitas Partai Komunis paling berpengaruh di negara itu. Namun pemangkasan ini merupakan gebrakan perlu diacungi jempol.

Tercatat Desember 2013 lebih dari 500 anggota parlemen di Provinsi Hunan mengundurkan diri setelah terlibat skandal suap dalam pemilihan umum. Ibu Kota Beijing memang tengah giat-giatnya memberantas rasuah semakin merajalela di sana seperti dilansir kantor berita Xinhua (28/12/2013).

China memang tidak main-main dalam menghabisi korupsi. Mantan Presiden Hu Jintao bahkan pernah menyiapkan 1.000 peti mati bagi mereka ketahuan menerima dana haram. Bagi para pelaku rasuah hukuman mati jawabannya. Meski demikian Jintao pernah mengakui betapa rumit dan sulitnya memberantas korupsi sudah menjadi budaya di seluruh tingkatan birokrasi.

Sejauh ini korupsi di China telah merugikan negara itu hingga Rp 11,077 triliun seperti dilansir situs asiaone.com (5/1). Laporan itu mengutip pernyataan dari Prokurator Rakyat Tertinggi, sebuah badan tertinggi untuk melakukan penuntutan di China.

Jaksa ternama China, Cao Jianming, mengatakan kepada parlemen Kongres Rakyat Nasional pada Oktober tahun lalu bahwa 200.000 orang telah diselidiki atas kasus penggelapan atau penyuapan antara Januari 2008 dan Agustus lalu.

Kepala Partai Komunis Xi Jinping telah mengambil tindakan keras terhadap para pelaku korupsi sejak dia berkuasa lebih dari satu tahun lalu, yakni peringatan bahwa korupsi bisa menghancurkan partai.

Dia telah mengancam untuk memberantas korupsi terhadap pejabat senior atau biasa disebut 'harimau' bersama dengan pejabat tingkat rendah atau 'lalat' untuk menjaga kemurnian partai.

Pada saat yang sama Xi telah mencanangkan sebuah tindakan penghematan, dengan serangkaian langkah termasuk batasan pada jamuan makan dan larangan pemberian hadiah terhadap para pejabat.

Tentu pemandangan ini jauh berbeda dengan kondisi korupsi di Indonesia yang subur sebab tidak adanya hukuman berat bagi pelaku rasuah. Apa arti setahun-dua tahun jika dibandingkan kemiskinan terstruktur lantaran ulah pejabat negara. Negara ini nampaknya harus mengadopsi sanksi keras diterapkan China pada koruptor. Eksekusi.

(mdk/din)