AS pakai hak veto dalam isu Yerusalem, Indonesia ingin PBB lebih adil dan efektif

AS pakai hak veto dalam isu Yerusalem, Indonesia ingin PBB lebih adil dan efektif. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyerukan agar negara lain tidak mengikuti jejak Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyerukan agar negara lain tidak mengikuti jejak Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Indonesia tetap mendorong proses perdamaian Israel-Palestina dengan jalan solusi dua negara.

"Yang kita harapkan adalah jangan sampai ada negara lain mengikuti langkah Amerika Serikat. Dengan demikian mereka akan terisolasi," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Rabu (20/12).

Amerika Serikat dua hari lalu memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang didukung 14 negara anggota lainnya. Resolusi tersebut berisi desakan agar Presiden Donald Trump menarik kembali pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Kondisi ini membuat sejumlah kalangan mempertanyakan soal reformasi PBB dan isu ini sudah menjadi perhatian semua negara anggota PBB.

"Ini sudah dibahas sejak beberapa tahun terakhir terkait reformasi PBB. Sudah dinegosiasikan lebih dari 10 tahun. Ini proses panjang mereformasi PBB dan DK PBB agar lebih adil, efisien, transparan, dan lebih efektif," ujar pria akrab disapa Tata itu.