13.500 Napi di Nepal Kabur Saat Demo Rusuh

Pada Rabu (10/9/2025), Kepolisian Nepal melaporkan bahwa lebih dari 13.500 narapidana berhasil melarikan diri dari berbagai penjara di seluruh negeri, yang terjadi di tengah gelombang protes anti-pemerintah yang berujung pada kerusuhan.

Juru bicara Kepolisian Nepal, Binod Ghimire, mengatakan kepada AFP, "Tiga polisi tewas kemarin dan lebih dari 13.500 narapidana telah melarikan diri dari penjara di seluruh negeri."

Video yang beredar di media sosial menunjukkan kerumunan napi dari Penjara Dillibazar di Kathmandu yang berusaha keluar sambil menuntut pembebasan. Mereka sempat dihadang oleh personel Angkatan Darat Nepal, sementara polisi dilaporkan mundur dari penjagaan di hampir semua penjara, kecuali di markas besar kepolisian. Kejadian ini terjadi setelah aksi protes antikorupsi yang semakin meluas dan menjadi kekerasan.

Keadaan semakin kritis setelah pengunjuk rasa membakar parlemen dan memaksa Perdana Menteri K P Sharma Oli untuk mundur. Dalam situasi tersebut, tentara Nepal mengambil alih tanggung jawab keamanan dengan mengerahkan kendaraan lapis baja di jalan-jalan Kathmandu yang dipenuhi dengan puing-puing kendaraan dan gedung yang terbakar.

Militer mengumumkan melalui pengeras suara bahwa jam malam diberlakukan dan memperingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan vandalisme, penjarahan, atau menyerang individu serta properti.

"Semua tindakan itu akan diperlakukan sebagai tindak kriminal," tegas pernyataan dari tentara. Panglima Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, meminta para pengunjuk rasa untuk menghentikan aksi mereka dan membuka ruang untuk dialog.

Gerakan Generasi Z

Kerusuhan ini dimulai dari demonstrasi yang berlangsung di Kathmandu pada hari Senin lalu. Aksi tersebut dipicu oleh larangan pemerintah terhadap media sosial dan kasus-kasus korupsi yang mencuat. Demonstrasi yang diorganisir oleh kelompok muda yang menamakan diri "Gen Z" ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri.

Namun, setelah aparat keamanan melakukan penindakan keras terhadap para demonstran, yang mengakibatkan sedikitnya 19 orang tewas, protes tersebut berubah menjadi ledakan kemarahan rakyat.

Berbagai gedung pemerintah, rumah politisi, dan pusat perbelanjaan menjadi sasaran pembakaran. Seorang reporter AFP melaporkan bahwa asap hitam pekat terlihat membubung dari gedung parlemen yang terbakar. Di dinding yang hangus akibat kebakaran, para pengunjuk rasa menuliskan pesan sinis kepada pemerintah yang telah jatuh, berbunyi: "kalian memilih perjuangan yang salah," disertai dengan tanda tangan "Gen Z".

Sebagian besar kemarahan massa juga tertuju pada rumah mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli, seorang pemimpin Partai Komunis yang berusia 73 tahun dan telah menjabat sebanyak empat kali. Rumahnya dibakar oleh para demonstran, sementara keberadaannya saat ini tidak diketahui. Menyusul kejadian tersebut, Oli mengumumkan pengunduran dirinya untuk membuka jalan menuju "solusi politik".

Banyak warga yang menyalahkan para pemimpin politik atas situasi ini. Seorang pensiunan polisi bernama Dev Kumar Khatiwada (60) menyatakan, "Ini akibat perbuatan buruk para pemimpin kita," saat ia berada di sebuah kedai teh. Meskipun demikian, ia juga mengutuk aksi perusakan yang terjadi terhadap gedung-gedung besar.

Masa depan selalu penuh ketidakpastian

International Crisis Group menganggap peristiwa ini sebagai momen krusial dalam perkembangan demokrasi di Nepal. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri agar tidak terjadi eskalasi kekerasan yang lebih besar. Banyak analis berpendapat bahwa pemerintahan sementara perlu segera dibentuk, melibatkan individu-individu yang masih memiliki kepercayaan dari masyarakat, terutama kalangan muda. Namun, masih belum ada kejelasan mengenai siapa yang dapat memimpin gerakan yang digerakkan oleh pemuda ini.

Berdasarkan data dari Bank Dunia, lebih dari 20 persen populasi Nepal yang berusia antara 15 hingga 24 tahun mengalami pengangguran, sementara pendapatan per kapita hanya mencapai sekitar 1.447 dolar AS per tahun. Situasi ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat semakin meningkat.

Sebelumnya, pemerintah telah memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X, meskipun akses tersebut kemudian dipulihkan. Hanya TikTok yang tetap tidak diblokir, dan platform ini justru menjadi sarana utama bagi video-video viral yang memperlihatkan perbandingan antara kemewahan anak-anak pejabat dengan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat biasa.