Drama Kasus Naturalisasi Timnas Malaysia Berakhir: CAS Tolak Banding, Larangan Bermain 12 Bulan Berlaku
Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) telah mengeluarkan keputusan terkait banding tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia yang dinyatakan ilegal oleh FIFA.
Pengadilan Arbitrase Olahraga, yang dikenal dengan sebutan Court of Arbitration for Sport (CAS), telah mengeluarkan keputusan terkait banding yang diajukan oleh tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia yang dinyatakan ilegal oleh FIFA. Dalam putusannya, CAS sebagian memenuhi permohonan para pemain dengan mengubah cakupan hukuman yang sebelumnya dijatuhkan oleh FIFA. Panel arbitrase tersebut memutuskan untuk memberikan larangan bermain selama 12 bulan kepada ketujuh pemain, namun sanksi ini hanya berlaku untuk pertandingan resmi. Meskipun demikian, para pemain masih diizinkan untuk berlatih dengan klub masing-masing selama masa hukuman berlangsung. Kasus ini berawal pada tahun 2025, ketika Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) melakukan pendekatan kepada tujuh pemain asing untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Malaysia.
Tetap Disanksi
Tujuh pemain yang dimaksud adalah Facundo Tomas Garces Rattaro, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. Mereka semua kemudian menerima paspor Malaysia. Namun, terungkap bahwa dokumen yang digunakan dalam proses tersebut ternyata telah dipalsukan, dan tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki hubungan dengan Malaysia.
Komite Disiplin FIFA pada tanggal 25 September 2025 mengumumkan bahwa FAM dan para pemain tersebut telah melanggar Kode Disiplin FIFA (FDC) akibat penggunaan dokumen palsu dalam proses naturalisasi dan pendaftaran kelayakan. FIFA kemudian menjatuhkan denda sebesar 350.000 franc Swiss, yang setara dengan Rp7,5 miliar, kepada FAM, serta denda masing-masing sebesar 2.000 franc Swiss (Rp43 juta) dan larangan bermain selama satu tahun kepada para pemain.
Keputusan tersebut diperkuat oleh Komite Banding FIFA pada tanggal 3 November 2025. Selanjutnya, FAM dan para pemain mengajukan banding ke CAS secara bersamaan pada tanggal 5 Desember 2025. Dengan langkah ini, mereka berharap dapat mengubah keputusan yang telah dijatuhkan oleh FIFA.
Putusan dari CAS (Court of Arbitration for Sport)
Dalam proses bandingnya, FAM mengakui adanya "kelemahan institusional" dan tidak menyangkal kemungkinan bahwa mereka terlibat dalam pelanggaran FDC. FAM juga menjelaskan bahwa peran para pemain sangat terbatas, hanya sebatas menyerahkan dokumen yang diminta oleh FAM tanpa terlibat dalam persiapan atau pengubahan dokumen tersebut. "Para pemain tidak bertindak dengan niat jahat maupun kelalaian," demikian pernyataan yang disampaikan oleh pihak pemain naturalisasi Malaysia dalam banding yang diajukan kepada CAS.
Sidang tatap muka untuk perkara ini berlangsung pada 26 Februari 2026 di markas CAS yang terletak di Lausanne, Swiss. Sidang tersebut akan dipimpin oleh panel arbitrase yang terdiri dari Lars Hilliger dari Denmark, Jose Luis Andrade dari Portugal, dan Massimo Coccia dari Italia. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, panel arbitrase menyimpulkan bahwa pelanggaran terkait pemalsuan dokumen telah terbukti. Oleh karena itu, sanksi berupa larangan bermain selama 12 bulan dianggap wajar dan proporsional, mengingat keterlibatan para pemain dalam praktik kecurangan ini.
Hukuman akan berlaku sampai dengan 25 September 2026
Menurut Pasal 22 FDC, panel telah memutuskan bahwa sanksi hanya akan diterapkan pada keikutsertaan dalam pertandingan, bukan pada seluruh aktivitas sepak bola. Larangan bermain akan dimulai pada 5 Maret 2026, dan masa hukuman yang telah dijalani dari tanggal 25 September 2025 hingga 26 Januari 2026 akan dihitung sebagai bagian dari sanksi yang sudah dijalani.
Di sisi lain, banding yang diajukan oleh FAM untuk mengurangi denda menjadi tidak lebih dari 50.000 franc Swiss (sekitar Rp1 miliar) telah ditolak oleh CAS. Panel menegaskan bahwa denda sebesar 350.000 franc Swiss yang dikenakan FIFA kepada FAM adalah keputusan yang tepat dan seimbang dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Sumber: CAS