Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Anggota Komisi I DPR Christina Ariyani memuji langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak dan merespons konflik di Timur Tengah terhadap kondisi di Tanah Air.
Menurut dia, Indonesia semakin menunjukkan sebagai negara yang mengupayakan perdamaian.
Christina mengatakan, upaya diplomasi serta de-eskalasi yang dilakukan Pemerintah saat ini sudah tepat.
“Dorongan agar para pihak menahan diri yang disampaikan Indonesia secara langsung maupun melalui organisasi internasional menunjukkan kepedulian dan keprihatinan kita atas konflik serta ancaman yang tengah terjadi,” kata Christina, Kamis (18/4).
Politikus Golkar ini menegaskan, Indonesia tidak pernah menyetujui cara-cara kekerasan sebagai solusi menyelesaikan masalah dan senantiasa mengupayakan perdamaian sebagai jalan keluar. Menurut Christina, ke depan, penyelesaian konflik dengan melibatkan peran 'penengah' juga perlu untuk diupayakan.
Christina mengatakan, PBB sudah menyampaikan bahwa dunia tidak mampu menanggung lebih banyak perang. Imbas perang Ukraina dan Rusia serta situasi konflik di Gaza masih terus membayangi dunia internasional.
“Kita sepenuhnya menyadari tidak akan ada yang akan diuntungkan dengan situasi kawasan yang memanas sehingga penting untuk terus mendorong pengendalian diri para pihak yang bersitegang," kata Christina.
Di luar upaya diplomasi, ia melihat Pemerintah juga menyiapkan langkah kombinasi terukur untuk merespons dampak ekonomi akibat konflik.
Ini tentunya tidak kalah penting mengingat kenaikan harga minyak akan membawa konsekuensi pada melonjaknya subsidi dan kompensasi BBM dan elpiji,” ujar Christina.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama para menteri, Selasa, 16 April, untuk membahas dampak serangan Iran ke Israel.
Usai rapat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Indonesia terus mendorong de-eskalasi dan pengendalian diri di antara negara-negara yang terlibat konflik di Timur Tengah.
Retno sudah melakukan komunikasi intensif dengan para pemimpin dunia. "Dua hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi. Dengan pihak-pihak terkait langsung yang kita minta adalah menahan diri dan de-eskalasi," katanya.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam menghadapi gejolak ekonomi global, pemerintah tetap fokus pada kebijakan yang mendukung sektor riil dan menstabilkan nilai tukar untuk mengurangi dampak terhadap impor.
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnya
Firli Bahuri kini sudah menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Jokowi akhirnya merespons pernyataan PDIP bahwa dirinya bukan lagi kader partai berlambang banteng hitam moncong putih itu.
Baca Selengkapnya
Pemerintah harap konflik Timur Tengah tidak berkepanjangan.
Baca Selengkapnya
Terkait penambahan jumlah kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga akan diputuskan jika Jokowi setuju.
Baca Selengkapnya
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnya
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi