Upah naik, buruh rugi karena hanya jadi objek politik

Merdeka.com - Demontrasi buruh meminta kenaikan gaji atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dinilai hanya sebagian dari strategi politik. Buruh hanya dijadikan sebagai objek politik tanpa ada konsistensi realisasi peningkatan kesejahteraan.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eni Sri Hartati mengatakan di era keterbukaan sekarang sangat mudah menjadikan buruh sebagai objek politik. Padahal di kenyataannya buruh juga tidak mendapatkan kehidupan yang layak seperti yang diminta.

"Buruh ini selalu menjadi objek yang sangat seksi dikaitkan dengan politik. Buruh seharusnya sadar betul ini bukan saatnya lagi jadi objek politisasi, yang penting konsistensi realisasi buruh itu sendiri," ucap Eni ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, akhir pekan ini.

Menurut Eni, untuk meminta kenaikan upah seharusnya buruh meningkatkan keterampilannya. Jika keterampilannya meningkat maka pengusaha tidak segan segan akan menaikkan gajinya.

"Kalau buruh keterampilannya memadai pengusaha juga akan mati matian mempertimbangkan. Buruh modal tenaga doang dengan mudah pengusaha jadi suka suka. Banyak yang lain ingin bekerja, jadi merugikan buruh itu sendiri," katanya.

Dengan permintaan upah yang dipolitisasi akan sangat merugikan buruh karena pada dasarnya tidak ada kesejahteraan yang diminta buruh dikabulkan pemerintah. Sebagaimana diketahui UMP DKI Jakarta hanya dikabulkan Rp 2,4 juta dari Rp 3,7 juta yang diminta buruh. Mereka hanya jadi objek politik semata.

"Kalau begitu terus stok pengangguran akan bertambah. Buruh harus sadar dengan hiruk pikuk wacana politik yang engga ada dampak real peningkatan kesejahteraan. Mereka juga yang rugi," tutupnya.