UKM rotan tidak keberatan TDL naik

Merdeka.com - Usaha Kecil Menengah (UKM) industri pembuatan kerajinan rotan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahun depan tidak membebankan pelaku usaha. Cara penghematan dapat dilakukan agar tidak menganggu proses produksi.

Salah satu pemilik industri kerajinan rotan, Panut Mulyawinata, mengatakan dirinya tidak berkeberatan bahkan saat ini tidak ada antisipasi khusus menghadapi rencana kenaikan TDL.

"Jika TDL benar-benar naik pada 2013 mendatang, kita tidak langsung menaikkan harga maupun mengurangi kualitas barang atau produksi," ujarnya seperti dilansir Antara, Senin (8/10).

Meski dalam proses produksi, tenaga listrik amat dibutuhkan namun pihaknya yakin langkah penghematan penggunaan listrik dapat dilakukan untuk menekan biaya produksi. Saat ini usahanya mampu memproduksi kerajinan rotan hingga 2.000 buah per bulan mulai dari beraneka tas dan aneka keranjang rotan.

Dirinya mengaku untuk mendukung operasional industri kerajinan selama ini setidaknya dibutuhkan daya listrik sebesar 3.500 watt, dengan pengeluaran rata-rata sebesar Rp 800.000 per bulan.

"Kalau misalnya ada lembur maka dikurangi penggunaan listrik, terus untuk kompresor lebih hati-hati dalam penggunaan, kalau sudah tidak nyemprot harus dimatikan," jelasnya.

Panut menambahkan sekitar 40 persen produk kerajinannya diekspor ke Jepang dan Iran, sedangkan sisanya sekitar 60 persen dikirim ke berbagai daerah seperti Jakarta dan Bali serta ke Surabaya tiap seminggu sekali.

Sebelumnya, beberapa pengusaha menolak rencana kenaikan TDL karena akan menambah beban biaya operasional. Pemerintah sendiri meminta para pengusaha menerima alasan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik.

"Subsidi yang terlalu besar membuat bantuan kepada masyarakat kecil tidak maksimal," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu (19/9).

Menteri Agus meminta pengusaha untuk tetap berkepala dingin dan tidak terburu-buru mengajukan judicial review undang undang ke Mahkamah Konstitusi. "Jangan bikin tradisi mudah judicial review, kita bisa jelaskan," ungkapnya.