Uang muka mobil dinaikkan, Kemenkeu sebut hak pejabat negara

Merdeka.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menegaskan anggaran tambahan tunjangan mobil termasuk hak pejabat negara. Besaran anggaran pun, menurutnya, masih wajar.

Pihaknya meyakini bahwa hitungan tersebut sudah matang. "Ini dalam batas wajar, ini pun sudah di bawah usulannya. Hitungan yang ada sudah pas. Sudah ada dalam ketentuan hak yang didapatkan oleh pejabat negara," kata Askolani diu Jakarta, Kamis (2/4).

Besaran anggaran pun, menurutnya, masih wajar.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan aturan teknis terkait uang muka itu berada di Kementerian Keuangan.

"Soal pertimbangan teknisnya, silakan tanya ke Kementerian Keuangan, yang bisa menjelaskan lebih baik," ujar Andi dalam laman resmi Sekretariat Kabinet, kemarin.

Diungkapkan, tunjangan pembayaran uang muka kendaraan bagi pejabat negara dinaikkan menjadi Rp 210.890.000 dari sebelumnya Rp 116.650.000.

Keputusan itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, diteken Jokowi pada 20 Maret 2015.