Terlibat kartel bawang putih, Menteri Perdagangan tak kena denda

Merdeka.com - Untuk kesekian kalinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut adanya keterlibatan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam kasus kartel impor bawang putih.

Kedua instansi pemerintah serta importir terbukti telah melanggar Pasal 11, Pasal 19 huruf c dan Pasal 24 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait importasi bawang putih.

Dalam siaran pers KPPU, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan serta Menteri Perdagangan Republik Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 24 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam proses pemeriksaan ditemukan fakta fakta diantaranya SPI yang dikeluarkan Kemendag hanya berlaku 45 hari di mana proses importasi dari negara asal sampai ke Indonesia membutuhkan waktu 26 hari. Terdapat bencana alam di negara asal yang membuat importasi terlambat sampai ke Indonesia.

"Kebijakan kuota membuat jalur supply dan demand tidak seimbang. Terdapat perpanjangan SPI yang diajukan oleh pelaku usaha dan disetujui oleh Kemendag," ucap Kepala Biro Hukum, dan Humas KPPU, Mohammad Reza dalam siaran persnya.

Meski terlibat kartel, KPPU tidak memberikan hukum kepada Mendag maupun Kemendag. KPPU hanya memberikan rekomendasi yaitu bahwa setiap instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan memperhatikan prinsip prinsip persaingan usaha yang sehat dalam perumusan kebijakannya.

Rekomendasi kedua adalah penetapan kebijakan impor khususnya yang menggunakan skema kuota harus berkoordinasi dengan instansi terkait.