Tata ulang BUMN, tutup pintu direksi bagi orang terlibat korupsi

Merdeka.com - Langkah Menteri BUMN Rini Soemarno menata ulang 600 anak usaha BUMN dinilai positif sehingga baik bagi pertumbuhan BUMN itu sendiri.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan untuk mewujudkan itu, langkah awal yang harus dilakukan kementerian BUMN adalah memilih orang profesional dan tidak terkait dengan kasus korupsi untuk mengisi kursi direksi maupun komisaris BUMN.

"Hendaknya posisi direksi itu diisi oleh orang-orang yang profesional, teruji track record-nya. Yang sudah pernah terkait korupsi ya janganlah. Mau alasan sudah tobat, siapa yang tahu. Banyak profesional lain yang bersih," ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (18/12).

Dengan penataan ulang dan penempatan direksi yang bersih, BUMN diyakini bakal bisa bersaing dengan perusahaan swasta. Indonesia memiliki banyak tokoh yang profesional dan memiliki track record bersih. Untuk itu, dia juga berharap, kursi direksi tidak dijadikan ajang bagi-bagi kekuasaan.

"Kalau kementerian taruh orang kan biasa di komisaris itu mewakili pemerintah. Tapi kalau sampai di level direksi ada orang titipan, ya kapan bagusnya BUMN kita," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan pembenahan dilakukan bertahap dan ditargetkan permasalahan pada anak usaha BUMN selesai dalam tiga tahun ke depan. Nantinya, konsep pembenahan anak usaha BUMN tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi dan fokus perusahaan

"Tahun 2018 identifikasi anak usaha bahkan hingga 'cucu' BUMN diharapkan rampung," ujarnya.

Dengan pembenahan tersebut tambah Rini, juga secara tidak langsung dapat menyelesaikan berbagai persoalan antar BUMN yang kerap terjadi.