Stabilkan Harga, Kementan Tetap Berlakukan Rekomendasi Impor Bawang Putih dan Bombai

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan kebijakan pembebasan izin impor bagi komoditas bawang putih dan bombai pada Rabu (18/3). Ini dilakukan guna mengantisipasi harga kedua bahan pokok tersebut yang melonjak tajam selama penyebaran virus corona atau covid-19.

Relaksasi impor tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019, tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengatakan, ketentuan terkait Importasi Produk Hortikultura sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, pasal 88 yang menyatakan bahwa impor produk hortikultura wajib memenuhi beberapa syarat. Selanjutnya diikuti oleh ketentuan maupun peraturan di bawahnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan).

"Sehingga kedua kebijakan ini harus sesuai undang-undang tersebut," kata Anto melalui keterangan resminya, Minggu (22/3).

Terkait pengambilan kebijakan pembebasan impor sejumlah produk holtikultura yang telah ditetapkan tersebut, pihaknya mengklaim tetap memberlakukan RIPH bagi importir, khususnya komoditas hortikultura. Karena ini merupakan perintah Undang-Undang Hortikultura yaitu pada Pasal 88 ayat (2).

Mengenai kelangkaan dan tingginya harga, hal ini sebenarnya sudah ada mekanisme yang tertuang dalam regulasi baik itu di Undang-Undang maupun aturan di bawahnya, misalnya dalam Pasal 27 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga, pemerintah dapat menugaskan BUMN, dan BUMN mendapatkan fasilitas kemudahan jika melakukan impor dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga. Seperti aturan tidak perlu melakukan wajib tanam 5 persen untuk bawang putih.

Untuk diketahui, berdasarkan data dari Ditjen Hortikultura RIPH tahun 2020 untuk bawang putih hingga tanggal 18 Maret sejumlah 344.094 ton sedangkan bawang bombai sejumlah 195.832 ton. "Dengan kebutuhan konsumsi bawang putih nasional sebanyak 47 - 48 ribu ton/bulan dan bawang bombai 10 - 11 ribu ton/bulan, maka apabila direalisasikan cukup untuk 7 (tujuh) bulan ke depan untuk bawang putih dan 1 (satu) tahun untuk bawang bombai" jelasnya.

Berlaku Hingga 31 Mei 2020

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, bawang putih dan bombai menjadi perhatian khusus lantaran stoknya di pasar domestik terbatas. Terlebih untuk bawang bombai yang di harga jualnya saat ini lebih dari dua kali lipat.

"Harga bawang bombai juga tidak normal. Kenaikannya melebihi 100 persen. Untuk itu pada hari ini saya akan mengambil kebijakan berkaitan dengan bawang putih dan bawang bombai," kata dia dalam sesi teleconference, Rabu (18/3).

"Sekali lagi, kita akan membebaskan bawang putih dan bawang bombai untuk persetujuan impor terhitung hari ini, diundangkan hari ini dan berlaku besok," dia menegaskan.

Agus menyatakan, pembebasan izin impor untuk bawang putih dan bombai ini akan berlaku jangka pendek sampai 31 Mei 2020. "Bawang putih dan bombai sampai dengan 31 Mei. Jadi ini tidak jangka panjang, jangka pendek untuk situasi sekarang," ujar dia.

Dia memperkirakan, kedua komoditas bahan pokok tersebut akan mulai masuk ke Indonesia dalam kurun waktu antara satu hingga dua pekan. "Berkaitan bawang putih dan bawang bombay, masuknya kurang lebih sekitar 1-2 minggu. Itu karena mereka memerlukan waktu pengiriman yang tidak sebentar," tukas dia.