Sofyan Djalil: Bila tidak bantu, birokrasi jangan ganggu
Merdeka.com - Dalam dua bulan terakhir tahun ini, Pemerintahan Jokowi-JK bakal fokus membenahi regulasi yang menghambat investasi. Berdasarkan evaluasi, banyak ketentuan di kementerian dan lembaga yang masih menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, seusai makan siang bersama wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10). "Sebelum akhir tahun, regulasi yang menghambat investasi yang menyebabkan biaya tinggi akan di streamline."
Sofyan menyebut, pekerjaan berdurasi dua bulan ini tak membutuhkan biaya. Setelah ini beres, pemerintah pusat bakal mendorong daerah untuk melakukan hal serupa, menyederhanakan perizinan dan membongkar regulasi menghambat investasi. "Sebenarnya banyak investor yang tertarik dengan Indonesia, potensi pasar besar, sumber daya alam luar biasa," katanya.
Saat ini, menurut Sofyan, pengusaha tidak bisa bergerak leluasa karena diikat dengan berbagai ketentuan. Semestinya, pemerintah harus melepas energi pengusaha agar bisa meningkatkan kontribusi dalam perekonomian Indonesia.
"Seperti pernah saya ucapkan saat menjadi Menkominfo dan Menteri BUMN, bahwa birokrasi kalau tidak bisa membantu jangan mengganggu. Bulan-bulan ini akan banyak sekali streamlining regulasi."
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aiman bakal diperiksa terkait penyeberan berita bohong netralitas Polri di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan diperlukan untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaYusril berharap dia diperiksa penyidik sepulangnya ke Indonesia atau setelah tanggal 3 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaBerawal dari pengakuan Kuasa Hukum Fahri Bachmid yang ternyata sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Firli.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca Selengkapnya