SKK Migas bukan lembaga istimewa, anggarannya harus masuk APBN

Merdeka.com - Pengamat Energi, Marwan Batubara angkat bicara terkait permintaan Menteri ESDM Jero Wacik agar anggaran operasional SKK Migas diambil dari anggaran negara. Menurut Marwan, selama ini seharusnya SKK Migas sudah melakukan kebijakan tersebut. SKK Migas tidak punya alasan untuk tidak menggunakan anggaran operasional dari APBN.

Selama ini, operasional SKK Migas diperoleh 1 persen dari retensi penerimaan negara disetor. Dengan kata lain, anggaran SKK Migas diperoleh dari hasil bisnis hulu migas yang dijalankan lembaga tersebut.

"Soal penyelewengan masuk atau tidak itu tergantung ada dasar dan sistem pelaksana yang benar. Kalau bermasalah bisa saja terjadi. Apa yang dikerjakan oleh SKK Migas biaya operasional memang harus masuk dalam APBN dari dulu," kata Marwan ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Sabtu (31/8).

Menurut Marwan, SKK Migas tidak ada alasan untuk tidak memasukkan biaya operasionalnya dalam APBN. Dalam Undang Undang negara juga tidak pernah diatur kalau anggaran operasional SKK Migas dari hasil bisnis hulu migas.

"Tidak ada alasan untuk tidak memasukkan biaya operasional dalam APBN. Tidak ada kecuali dalam UU negara. Lembaga manapun tidak ada yang mendapat hak istimewa untuk tidak masuk dalam APBN. Semuanya harus masuk," jelasnya.

Kemudian masalah gaji pegawai yang tidak ingin disamakan dengan gaji PNS, menurut Marwan ini bisa diselesaikan dan disesuaikan secara harmonis. "Nanti ada penyesuaian gaji, ini Bisa dibuat secara harmonis. Mereka itu bukan istimewa harus masuk ini aturan negara," tutupnya.

Sebelumnya, guna meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang di SKK Migas, Jero menyarankan anggaran operasional SKK Migas diambil dari anggaran negara. Selama ini, operasional SKK Migas diperoleh 1 persen dari retensi penerimaan negara yang disetor. Dengan kata lain, anggaran SKK Migas diperoleh dari hasil bisnis hulu migas yang dijalankan lembaga tersebut.

"Kami sedang berpikir dengan Kementerian Keuangan, kalau anggaran SKK Migas masuk ke APBN, nanti dikonsultasikan oleh Kementerian Keuangan, sehingga akan kredibel, transparan, dan bisa diawasi Menteri Keuangan. Saya minta Pak Widjo segera bahas dengan Menkeu," ungkap Jero di Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8).