Seretnya minta dividen Freeport

Pada rapat kerja dengan DPR, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dicecar anjloknya dividen BUMN yang akan disetor ke negara. Bahkan, Dahlan meminta DPR mengurangi setoran perusahaan pelat merah Rp 5 triliun, dengan alasan untuk pengembangan usaha terutama mendorong pembangunan infrastruktur.

Dahlan bercerita jika turunnya dividen yang akan disetor ke negara akibat turunnya dividen dari PT Freeport yang belum dibayarkan sebesar Rp 350 miliar dari sekitar 8,5 persen saham pemerintah di perusahaan tambang emas tersebut. Dengan belum dibayarnya dividen tersebut, target penyetoran dividen BUMN ke negara pada tahun ini sebesar Rp 30,7 triliun sulit tercapai.

"Kita kurang Rp 350 miliar lagi, karena kita belum dapat setoran dari Freeport, dan kita lagi usahakan supaya Freeport mampu membayar dividen sehingga kewajiban dividen kita terpenuhi," jelas Dahlan di Jakarta, Selasa (18/9).

Dahlan menjelaskan penyetoran uang atau dividen BUMN ke negara saat ini tinggal menunggu dari Freeport. Mantan Dirut PLN ini tidak ingin disalahkan jika dividen BUMN tahun ini tidak mencapai target. "Jadi nanti kalau anda dengar bahwa bumn bayar dividennya ke Negara kurang Rp 350 miliar itu penyebabnya karena kita belum mendapatkan dividen Freeport tahun ini," katanya.

PT Freeport Indonesia mengaku belum bisa membayar setoran dividen sebesar Rp 350 miliar seperti yang diminta BUMN. "Pembagian deviden belum bisa dilakukan, karena PTFI belum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan saya juga belum bisa memastikan untuk kapan melakukan pembayaran," ujar Direktur Freeport Rozik Sucipto saat di temui di Gedung Energi, Jakarta, Selasa (9/10).