Serap Aspirasi, Pemerintah Buka Posko UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi terus berupaya menyelesaikan puluhan aturan pelaksana atas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja agar dapat diimplementasikan sepenuhnya. Tercatat, ada 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang tengah dikebut penyelesaiannya.
Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi memastikan proses penyusunan peraturan pelaksanaan ini berlangsung secara terbuka. Antara lain dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dan masyarakat luas untuk efektivitas manfaat dari UU yang masih menuai polemik tersebut.
"Pelibatan partisipasi publik dan stakeholders telah dilakukan, sebagai contoh dalam pembahasan Tripartit Nasional untuk klaster Ketenagakerjaan melibatkan unsur serikat pekerja/buruh dan unsur pengusaha seperti Kadin atau Apindo," paparnya dalam dalam acara Serap Aspirasi UU Cipta Kerja di Banjarmasin, Senin (30/12).
Selain itu, pemerintah juga telah membuka Posko UU Cipta Kerja untuk mewadahi aspirasi langsung dari publik. Posko ini berada di Kantor Kemenko Perekonomian, Gedung Pos Besar Lantai 6, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat.
"Sehingga bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan secara langsung terkait UU Cipta Kerja bisa datang langsung ke posko Kemenko Perekonomian, Gedung Pos Besar Lantai 6, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat," terangnya.
Situs Khusus
Terakhir, pemerintah juga menyediakan situs khusus yang ditujukan untuk mengunduh update draft terkait perkembangan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. "Situs itu bisa diakses secara luas dengan alamat portal www.uu-ciptakerja.go.id," terangnya.
Untuk itu, pemerintah berharap dengan penyediaan akses yang mudah kepada masyarakat, baik akses secara fisik maupun secara daring, akan memudahkan dan lebih mendorong masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap substansi dan materi peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaDalam rekrutmen tahun ini, Pemerintah membuka 1,6 juta formasi untuk PPPK.
Baca SelengkapnyaKabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaKeempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu
Baca SelengkapnyaIa juga disebut berpeluang maju di Pilkada Depok dan Daerah Khusus Jakarta (DKJ)
Baca SelengkapnyaSampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaKartu tani adalah kartu yang dirancang secara khusus untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi.
Baca SelengkapnyaDermaga eksekutif menjadi pilihan bagi pemudik perjalan kaki, karena akses yang cukup dekat dari terminal terpadu Merak.
Baca Selengkapnya