Satu persatu sarang mafia sektor ekonomi terungkap

Merdeka.com - Indonesia nampaknya menjadi surga para mafia. Aksi mafia ini sudah masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat.

Tak hanya sepak bola, mafia juga menggerogoti kehidupan ekonomi masyarakat. Akibatnya biaya hidup semakin berat dan barang konsumsi terkadang langka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah berpesan aparatur keamanan negara harus tegas menghadapi mafia yang merugikan negara. Menurutnya, Indonesia akan akan kuat menghadapi ancaman dan tantangan dengan cara menjaga persatuan, salah satunya berupaya menghindari penerapan jiwa korsa (esprit de corps) yang sempit.

"Kita harus bersikap tegas tanpa kompromi menghadapi para mafia yang merugikan kepentingan nasional kita, mulai dari mafia migas, mafia impor sampai mafia illegal fishing," kata Presiden Joko Widodo dalam acara pembekalan 793 calon perwira TNI dan Polri di Semarang.

Berikut merdeka.com mengungkap sejumlah sarang mafia yang telah dibeberkan oleh sejumlah kalangan.

Mafia pulsa listrik

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyentil kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menjual listrik dengan voucher atau pulsa token.Menurut Rizal, kebijakan ini tidak adil karena masyarakat dibebani harga administrasi dalam penggunaannya. Selain itu, PLN juga terkesan memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan listrik pulsa."Kami minta lakukan kajian. Agar beban masyarakat terbebaskan," kata Rizal di Jakarta, Senin (7/9).Rizal menjelaskan, untuk pembelian pulsa token Rp 100.000, masyarakat ternyata hanya mendapatkan aliran listrik sebesar Rp 73.000. Untuk itu, pihaknya meminta Direktur Utama PLN Sofyan Basyir segera merevisi aturan tersebut.Rizal juga meminta PLN segera mengubah kebijakan dengan membebaskan masyarakat untuk memilih listrik secara meteran ataupun pulsa."Provider pulsa listrik itu setengah mafia," ujarnya.Sentilan Menko Rizal itu langsung ditanggapi bos PLN, Sofyan Basyir. Pihaknya berjanji akan memaksimalkan daya untuk masyarakat dengan memotong biaya administrasi jadi Rp 5.000. "Kami usahakan, jadi beli Rp 100.000, listriknya bisa 95.000," terang Sofyan.

Mafia migas

Pada saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan kriterian menteri ESDM, dia mewajibkan sosok yang ingin menjadi menterinya berkomitmen memberantas mafia migas. Selain menteri ESDM, calon dirut Pertamina juga memiliki tugas yang sama."Menurut saya mafia migas hampir di semua titik ada dan itu yang akan menjadi target dari menteri ESDM yang akan datang, target direktur utama dan direksi Pertamina yang akan datang," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/9).Jokowi menginginkan para pemangku kepentingan sektor energi di pemerintahannya nanti bisa menekan biaya akibat ketidakefisienan operasional."Seluruh biaya-biaya yang ada yang menyebabkan tidak efisien itu bisa segera dihilangkan," jelas mantan Walikota Solo ini.Saat ini, salah satu institusi yang diyakini menjadi sarang mafia migas yakni Petral telah dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Apakah mafia migas bakal tetap ada?

Mafia pajak

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Kabarnya, kedatangan Mardiasmo untuk bekerjasama dalam memberantas mafia pajak."Kami koordinasi dulu. Nanti kami akan lihat dengan pimpinan KPK dan dengan lainnya," ujar Mardiasmo saat ditemui sebelum masuk ke Gedung KPK.Sejauh ini sejumlah pemain nakal di tubuh Dirjen Pajak telah diringkus. Salah satu yang fenomenal ialah Gayus Tambunan, di mana walau telah dipenjara masih bisa berkeliaran menonton pertandingan tenis.

Mafia tambang

Pengelolaan sumber daya mineral dinilai juga menjadi permainan oknum yang ingin mencari keuntungan semata. Pasalnya, sumber daya mineral seperti batu bara jadi lahan menggiurkan untuk para mafia tambang.Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Disan Budi Santoso mengakui banyaknya mafia dalam pengelolaan batu bara dalam negeri. Pasalnya, banyak ditemukan pertambang-pertambangan ilegal. Bahkan, banyak perusahaan tambang yang memiliki izin tetapi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)."Kalau di tambang itu banyak pemainnya. Bisa aparat, bupati. Apalagi izin tambang banyak yang dialihkan ke daerah," ujar dia dalam diskusi mingguan bertajuk ENERGI KITA dengan tema 'Mafia dalam Tata Kelola Batu bara' yang digagas RRI, merdeka.com, dana mitra lingkungan (DML), Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), Sewatama, Institut Komunikasi Nasional (IKN) di Cikini, Jakarta.Menurut dia, permainan mafia tambang atau batu bara sangat terlihat, tidak seperti jaringan mafia migas yang sulit diketahui. Pasalnya, sektor batu bara ini dikerjakan di dalam negeri.

Mafia pelabuhan

Kasus waktu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok belakangan makin panas usai disentil Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ini juga menjadi fokus Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli guna memberantas para mafia.Diakui Menko Rizal, masalah dwelling time melibatkan banyak mafia, kecil maupun besar. Sehingga diperlukan bantuan kepolisian guna melibas para mafia tersebut."Kapolri dan kami sama-sama punya cita-cita supaya Indonesia lebih baik maju dan benar karena banyak masalah-masalah di sektor kami. Banyak masalah yang mungkin terutama karena sistem kurang bagus, kebijakan ribet, atau aturan terlalu banyak. Tapi juga ada kasus-kasus di mana ada mafia baik kecil maupun besar," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta.

Mafia sawit

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) berencana akan mengunjungi Kampung Sagu di Desa Sungai Tohor di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Kedatangan Jokowi lantaran sebelumnya disurati oleh warga penghasil sagu terbanyak di Sumatera itu, yang khawatir desanya dijadikan Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh mafia perkebunan sawit di Riau.Sebab, para pengusaha perkebunan di Riau, sudah tidak asing lagi kerap membeli lahan warga dan menyewa lahan negara untuk dibuka sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Kalau itu terjadi di Kampung Sagu, warga khawatir kehilangan sumber mata pencaharian dan tempat tinggal mereka.Komandan Korem 031 Wirabima Riau, Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto kepada merdeka.com Rabu (26/11) membenarkan hal itu. Menurutnya warga ingin agar presiden Jokowi melestarikan lahan tanaman Sagu yang langka di Desa Sungai Tohor tersebut."Di Sungai Tohor itu, banyak tanaman Sagu, jadi warga tak ingin kampung mereka dijadikan areal HTI. Makanya mereka mengirim surat kepada Pak Presiden, lalu pak Presiden akan kesana tadi, tapi belum jadi, hanya melalui udara," ujar Prihadi.

Mafia perikanan

Keberadaan mafia di Indonesia tidak bisa dipungkiri lagi. Tidak hanya disektor energi, sektor perikanan pun ada permainan mafia yang merugikan Indonesia Rp 100 triliun per tahun. Mafia ini mencuri ikan tanpa adanya tindakan hukum hingga saat ini.Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI), Riza Damanik memberi masukan kepada Jokowi agar mafia ikan ini bisa diberantas. Pasalnya, potensi laut Indonesia harus 100 persen dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan dimanfaatkan segelintir orang.

Mafia beras

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, ada komoditi impor yang mengimpor bahan pangan cukup besar pada saat panen yang menyebabkan produksi dalam negeri mati dan petani tidak mau produksi lagi. Dia menegaskan ada tujuh perusahaan dalam negeri yang melakukan impor tersebut, namun dia belum bisa menyebutkan nama-nama perusahaannya."Sudah ada. Ada tujuh perusahaan. Perusahaan dalam negeri semua," ujar Badrodin di Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM 3 Ragunan, Jakarta Selatan.Badrodin mengatakan, akan menertibkan perusahaan yang melakukan penyimpangan itu dan pihak pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dalam membiarkan impor tersebut akan ditertibkan juga. Sebab menurutnya, impor dilakukan atas dasar kebijakan pemerintah."Justru itu, kita akan tertibkan, kita telusuri mulai dari pengambilan kebijakan smpai ke perdagangan," ungkap Badrodin.

Mafia tanah

Kemiskinan di kota besar seperti DKI Jakarta membuat masyarakatnya sulit untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Kondisi ini membuat banyak pengembang memanfaatkan kesulitan itu untuk membeli aset penduduk miskin demi membangun proyeknya.Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menuturkan, masalah tersebut makin menegaskan bahwa pemerintah belum mementingkan masalah tata ruang melainkan 'tata uang'. Belum ada perlindungan bagi para penduduk miskin kota."Di Indonesia adanya tata uang bukan tata ruang," kata Tulus dalam diskusi 'Senator Kita' yang diselenggarakan merdeka.com, RRI, IJTI, dan DPD RI di Jakarta.Terdesaknya masyarakat miskin, dengan harga pajak yang tinggi, membuat pihak pengembang berani membelinya. "Mau tidak mau kan pergi atau jadi rakyat miskin kota," ujarnya.Pakar Tata Ruang Yayat Supriatna melihat, dengan adanya masalah ini justru menunjukkan adanya praktik mafia tanah. Sehingga harga yang dijual hanya mampu dibeli para pengembang properti."Sepanjang politik nggak berpihak masyarakat, ada persoalan. Mafia tanah, ketika satu lokasi dibangun apartemen, juga tingginya pajak tanah. Masyarakat menjual tak bisa, harus jual kepada pengembang," tegas Yayat.