Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memastikan harga gas industri tidak akan mengalami kenaikan. Namun, dia menambahkan bahwa keputusan tidak menaikkan harga gas bumi ini hanya bersifat sementara. Sebelumnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sudah berencana menaikkan harga gas per 1 November 2019.

"Sementara ini saya sampaikan tidak naik," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara dalam acara diskusi mingguan dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/11).

Presiden Joko Widodo juga memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk mengecek komponen harga gas sehingga memungkinkan adanya kenaikan harga gas. "Betul-betul dilihat secara detil yang menyebabkan harganya dari mana. Hitung-hitungannya dari mana? Sumurnya harga sekian kok setelah ke pengguna, ke 'user' kok bisa jadi angkanya setinggi itu?" tambah presiden.

Berdasarkan Permen ESDM 58/2017, formula penetapan harga gas bumi adalah Harga Jual Gas Bumi Hilir = Harga Gas Bumi + Biaya Pengelolaan Infrastruktur + Biaya Niaga. "Oleh sebab itu penting menurut saya industri-industri yang berhubungan dengan gas itu mendekati sumur-sumur gas yang ada, biar tidak terlalu jauh, ini harus kita desain lagi kawasan industri yang khusus membutuhkan gas didekatkan dengan sumur-sumur yang ada," tambah presiden.

Peninjauan ulang komponen harga gas itu dilakukan demi membuat industri Indonesia kompetitif di pasar global. Sebab, harga gas Indonesia jika dibandingkan dengan sejumlah negara memang lebih mahal. "Bisa saja harga sewa pipa dari misalnya Dumai menuju ke Jawa apakah harga sewa sambungan-sambungan pipa itu terlalu mahal biayanya, bisa saja dari situ."

"Karena data yang saya miliki, harga gas di 'onshore' ini masih berada di posisi normal, tapi begitu ditarik di industri, ditarik ke sebuah area-area ekonomi kok jadi mahal ada di mana. Jadi saya suruh cek," ungkap presiden.

Namun untuk selanjutnya, Presiden Jokowi mengaku akan meninjau ladang-ladang gas di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah ladang gas yang akan habis masa kontrak ekspornya, bakal dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

"Ke depan kita melihat banyak sekali, nanti misalnya ladang gas di Dumai tahun 2023 kontraknya akan habis. Ini juga bisa mensuplai gede sekali kalau ditarik ke domestik. Sementara ini, dia masuk ke Singapura, kemudian di Sumatera Selatan juga ada Sakakemang nanti juga bisa mensuplai, kita juga punya yang namanya Bojonegoro, bisa memproduksi 190 mms (juta kaki kubik per hari) nanti juga bisa digunakan dalam negeri," tambah Presiden.

Selanjutnya sumur gas di Natuna yang sementara masih disuplai ke Singapura juga akan dinegosiasikan untuk masuk ke dalam negeri.

"Saya kira kita memiliki produksi gas bumi yang banyak namun sementara ini dibawa ke luar. Saya sudah perintahkan kepada menteri ESDM yang baru agar ini mulai dilihat agar bisa digunakan untuk kepentingan industri-industri dalam negeri agar lebih efisien, jangan sampai itu dibawa ke luar sehingga harga di dalam malah lebih mahal dari yang di luar. Sudah saya pesan kemarin, kemarin pagi," tegas Presiden.