Rencana IPO sejumlah bank pembangunan daerah terkendala izin pemilik

Merdeka.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) ingin semakin banyak perusahaan melakukan pencatatan saham atau initial public offering (IPO) di bursa. Kesempatan ini juga diharapkan mampu digunakan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Kresno Sediarsi, mengatakan saat ini banyak BPD ingin turut serta melakukan pencatatan saham di bursa. Namun, banyak kendala yang dihadapi salah satunya mendapat persetujuan dari shareholder atau pemilik saham.

"Kendala ini bagi BPD itu adalah meyakinkan, menjelaskan kepada shareholder. Karena shareholder kita itu, ada eksekutif dan legislatif di daerah. Pemegang saham BPD itu banyak yang terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (26/10).

Kresno mengatakan, di beberapa bank daerah ada kepemilikan saham oleh pemda sebanyak 20 hingga 33 pemilik saham. Hal ini pun membutuhkan kerja keras dalam melakukan komunikasi dengan seluruh pemegang saham tersebut.

"Jadi ada yang jumlahnya sampai 33. Ada yang 20, ada yang gimana. Ini sesuatu yang memang pemegang saham cukup besar. Nah kita menyiapkannya itu lebih komprehensif. Nanti masalah komunikasi kepada pemegang saham ini memang sangat penting," jelasnya.

Untuk itu, Kresno meminta dukungan BEI dalam rangka mempermudah pengurusan pelepasan saham dari shareholder. Dukungan yang diminta yaitu dalam bentuk sosialisasi kepada pemegang saham di setiap daerah di Indonesia.

"Makanya kita butuh dukungan dari semua stakeholder di bidang bursa supaya kita menjelaskan kepada mereka itu lebih mudah dan bisa memahami. Yang berikut adalah kalau BPD ini bisa go publik dan sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat setempat. Ini artinya Pengembangan pendalaman keuangan Indonesia didaerah akan lebih baik lagi," tandasnya.