Ramai-ramai 'teriak' waspada krisis ekonomi

Merdeka.com - Kurs Dolar Amerika Serikat (USD) terus bergerak menguat membuat nilai tukar Rupiah terperosok hingga menyentuh level Rp 14.000 per USD. Pemerintah mengatakan, hal ini terjadi karena dipengaruhi faktor eksternal seperti rencana kenaikan suku bunga acuan The Fed.

Ekonom Rizal Ramli menyindir pemerintah yang selalu mengedepankan faktor eksternal, tapi tak pernah terbuka mengenai faktor domestik atau dalam negeri. Padahal, kondisi dalam negeri sendiri juga tidak bagus.

"Tapi yang penting itu faktor domestik, jarang pemerintah secara jujur menyatakan. Itu sebenarnya sederhana seperti current account defisit, ekspor tiga bulan terakhir negatif dan bulan ini naik sedikit," kata Rizal Ramli seperti dikutip dari akun youtube Sahabat Bangsa.

"Kemudian kalau account priamary balance atau keseimbangan primer istilahnya itu juga negatif itu membuka Indonesia, Rupiah makin lama anjlok," sambungnya.

Rizal Ramli kemudian mengingat saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dahsyat pada 1998 silam. Sebelum itu, atau tepatnya tahun 1996, Rizal Ramli sudah mengingatkan pemerintah akan dihadapi masalah besar.

"Pada 1996 kami mengeluarkan forecast 200 halaman, kami bilang hati-hati karena ada awan mendung di atas Indonesia jadi krisis tapi kami dibantah semua analisis internasional, Rizal Ramli nggak benar. Gubernur BI, Menkeu bantah. Padahal kami sederhana (indikator) account defisit Indonesia negatif cukup besar itu pasti bikin rupiah melemah dan utang Indonesia, swasta banyak banget. Rupiah overvalue 8 persen saat itu, tapi saya dibantah," katanya.

Pemerintah saat itu kata Rizal masih mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih sangat kuat di Asia Tenggara. Namun, tak lama berselang, Indonesia dihantam krisis ekonomi hebat.

"Dikatakan fundamental ekonomi Indonesia kuat di Asia Tenggara. Akhirnya Thailand pertama dihajar dan rontok, ini seperti permainan biliard, dihantam Thailand dan Indonesia hancur," tegasnya.

Saat ini Rizal Ramli kembali mengingatkan agar semua pihak membenahi faktor domestik. "Tugas kita benahi yang tadi itu, memang bukan semua kewenangan BI, ini kebanyakan di sektor fiskal." (mdk/bim)