Politisi PDIP: Kenaikan harga BBM kemungkinan pertengahan 2015

Merdeka.com - Politisi PDIP Effendi Simbolon memberikan bocoran mengenai kemungkinan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla. Dia mengatakan, kenaikan harga BBM kemungkinan dilakukan pertengahan 2015.

"Mungkin (kenaikan harga BBM) dilakukan pertengahan tahun depan, ketika masyarakat sudah dapat merasakan program unggulan Pak Jokowi-JK, kemudian kita jelaskan agar mereka memahami," ujar Effendi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (30/8).

Jika kenaikan harga BBM perlu diambil, dia meyakini Jokowi siap menanggung risiko dari kebijakan tersebut. Pihaknya mengaku memandang objektif jika diperlukan langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi.

"Kami kesatria. Kami bukan pihak yang bersikeras, atau memohon-mohon. Kami tetap konsisten terhadap apa yang kami yakini terhadap permasalahan yang ada," kata dia.

Jika harga BBM naik, kata dia, pemerintahan Jokowi dipastikan mengeluarkan kebijakan memberi kompensasi bantuan langsung kepada masyarakat. Untuk bentuknya masih dalam kajian yang sekiranya paling sesuai.

"Tapi dari kami bukan seperti bantuan langsung tunai, dan lain-lain yang penggunaannya politis, dekat dengan waktu pemilu. Jangan seperti dermawan atau sinterklas, bagi-bagi. Langsung saja, semua warga yang punya hak dan masuk kategori miskin membuka akun," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung memastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi hingga 20 Oktober atau hingga habis masa pemerintahan SBY. CT sapaan akrabnya menuturkan, SBY mempunyai banyak pertimbangan sebelum memutuskan tidak menaikkan harga BBM subsidi.

"Sikap pemerintah SBY bahwa karena tahun lalu pemerintah baru saja menaikkan harga BBM subsidi cukup besar 33 persen cukup memberatkan," ucap CT di kantornya, semalam.

Tidak hanya itu, CT juga menyebut bahwa pemerintahan SBY memikirkan kesulitan rakyat jika harga BBM naik. Pasalnya, saat ini saban 3 bulan masyarakat harus menanggung beban kenaikan tarif dasar listrik. Belum lagi kemungkinan kenaikan harga gas non-subsidi.

CT juga menanggapi adanya pernyataan yang menyebutkan bahwa pemerintahan SBY memberi jebakan dan memberatkan Jokowi melalui besarnya anggaran subsidi BBM.

Menurut Chairul Tanjung, setiap pemerintah mempunyai beban masing-masing. Saat ini SBY menjalani bebannya dalam memimpin negara. CT sapaan akrabnya, juga meminta pemerintahan Jokowi bisa menanggung bebannya sendiri. CT meminta jangan sampai beban yang seharusnya dilalui Jokowi malah dilimpahkan ke SBY.

"Selalu diarahkan begitu beban yang yang akan datang. Setiap pemerintah memiliki beban masing masing. Jangan sampai beban ke depan dibebankan sekarang. Begitupun sebaliknya."