PNS Dapat Kemudahan Ajukan KPR Lewat Bank BTN, Ini Syaratnya
Merdeka.com - Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) kerap kali menjadi konsumen idaman perbankan dalam mempromosikan kredit pemilikan rumah (KPR). Sahil Ahmad, seorang PNS di instansi penegakan hukum mengatakan, perbankan beberapa kali mendatangi kantornya untuk menawarkan KPR.
Dari penawaran tersebut tidak sedikit rekan-rekan Sahil sesama PNS menjaminkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS untuk bisa mengakses KPR.
"Banyak (menjadikan SK sebagai jaminan)," ucapnya.
Dia berujar, menjaminkan SK saat mengajukan kredit dianggap sebagai kebutuhan yang hampir sulit dihindari oleh individu PNS. Di tengah himpitan kebutuhan dan ketatnya aturan
Lantas, bagaimana syarat mengajukan KPR bagi PNS?
Dikutip dari situs BTN, perbankan dengan bisnis inti perumahan tersebut menyediakan fasilitas dana bantuan perumahan untuk PNS dari Bapertarum PNS dengan pilihan tambahan Uang Muka Perumahan (TBUM), yang berupa pinjaman atau Bantuan Tabungan Perumahan (BTP) berupa bantuan dana (hibah) yang tidak dikembalikan.
Bantuan Uang Muka (BUM) adalah tabungan perumahan milik PNS yang besarnya sesuai golongan PNS pada saat permohonan disetujui. Fasilitas BUM diberikan bersamaan dengan TBUM atau BTP dan dapat dimanfaatkan untuk uang muka perumahan atau memenuhi biaya-biaya terkait kredit/pembiayaan pemilikan rumah.
PNS yang dapat dipertimbangkan pengajuan KPR yaitu PNS aktif golongan I, II, III untuk BUM dan golongan I, II, III, IV untuk TBUM/BTP.
Masa kerja minimal 5 tahun. Kemudian, belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan TAPERUM-PNS. Memenuhi syarat dan ketentuan KPR BTN Subsidi. Selanjutnya, persyaratan dokumen jaminan adalah SK Pengangkatan Terakhir.
Bantuan Uang Muka (BUM) sampai dengan Rp1,8 juta. TBUM sampai Rp30juta atau BTP Rp4juta. Jangka waktu TBUM sampai dengan 15 tahun. Suku bunga TBUM golongan I sampai dengan III 6 persen. Suku bunga TBUM golongan IV, 7 persen.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perlu banyak persiapan dan pertimbangan finansial yang harus dilakukan terutama yang baru pertama kali bekerja.
Baca SelengkapnyaAlhasil, pemulihan ekonomi telah menunjukkan perbaikan yang signifikan ke arah yang lebih baik
Baca SelengkapnyaSebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bank DKI kini dapat menyalurkan fasilitas KMG lebih luas kepada PNS di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaSejak September 2018 hingga Januari 2019, ketiga berhasil melakukan pinjaman fiktif menggunakan data 14 sekolah.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca SelengkapnyaAnas menyebut para ASN yang bekerja di 3T pun akan diberikan jaminan percepatan karier.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat sebanyak 1.750.474 Daftar Pemilih Luar Negeri (DPLN).
Baca SelengkapnyaSecara keseluruhan jumlah satuan kerja (satker) yang sudah dibayar sebanyak 13.205 99,96 persen dari 13.210 satker.
Baca Selengkapnya