Persempit ruang gerak 'mafia', pemerintah intervensi harga pangan

Merdeka.com - Harga-harga bahan pokok ikut terkerek usai pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada November tahun lalu. kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menurunkan harga BBM pada awal tahun ini, tidak diikuti penurunan harga bahan pokok.

Diperkirakan, kondisi ini dipicu ulah dan aksi mafia yang melakukan penimbunan terhadap bahan-bahan pokok masyarakat. Karena itu pemerintah bakal melakukan intervensi pada harga bahan pokok.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina mengaku telah memiliki strategi untuk menekan harga-harga bahan pokok. Salah satunya, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memastikan proses distribusi logistik tidak terganggu. Srie menyadari butuh waktu untuk membangun infrastruktur pendukung kelancaran logistik.

"Mencoba efisiensi perdagangan antar pulau, menekan disparitas harga dan meningkatkan konektivitas perdagangan," ujar dia yang ditemui di Pasar Modern, BSD City, Tangerang Selatan, Minggu (18/1).

Strategi kedua, pihaknya bakal sering-sering melakukan inspeksi mendadak ke gudang-gudang bahan pokok. Operasi pasar baik masih jadi andalan untuk menjaga stabilitas harga. Karena itu pemerintah mendorong pelaku usaha ikut mengambil peran dengan menggelar operasi pasar atau bazaar murah.

Keempat, pemerintah akan membuat regulasi dalam bentuk peraturan presiden yang isinya penetapan pengendalian dan penyimpanan kebutuhan pokok.

Srie menambahkan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel diperbolehkan menetapkan harga acuan untuk barang-barang tertentu. Sehingga, kata dia, harganya bisa dikendalikan pemerintah bukan mafia.

"Kemudian dilarang untuk pemilik gudang menyimpan lebih dari tiga bulan untuk kebutuhan karena ada amanah dari perdagangan bahwa harus ditindak lanjut regulasinya karena sudah ada UUD perdagangan dengan ada kajian akademik," ucapnya.